PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng melakukan pemeriksaan kinerja penanggulangan bencana pada 2024.
Exit Meeting atas Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Bencana 2024 bersama BPK RI Perwakilan Kalteng dihadiri Plt Sekdaprov Kalteng, HM Katma F Dirun, Selasa (17/12/2024).
Katma F Dirun berterimakasih kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalteng, atas kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan.
Katma juga memberikan apresiasi atas kontribusi tim BPK RI yang telah memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif demi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan di Kalteng.
“Kami sangat menyadari, kita selaku pelaksana atau eksekutor dari pelaksanan kegiatan anggaran tentu sulit untuk melihat kekurangan. Oleh karena itu, pemerintah melalui BPK membantu mencermati hal-hal yang perlu dibenahi di setiap perangkat daerah,” jelas Katma.
Menurut Katma, dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ada di wilayah Kalteng, Gubernur selalu mengingatkan pentingnya kerja sama yang solid atau kerja keroyokan antara semua pihak. Hal ini bertujuan untuk menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan karhutla secara lebih efektif.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait, diharapkan upaya pengendalian karhutla dapat berjalan dengan lebih baik, mengurangi dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan, serta menjaga kelestarian alam di wilayah tersebut.
Katma juga menekankan perangkat daerah, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan (Dishut), BPB-PK bahwa penting untuk melihat kembali perencanaan yang ada.
Diakui, hal ini dilakukan agar perencanaan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam pengendalian karhutla pada 2025.
Katma kembali mengingatkan agar perencanaan dibuat dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, serta memperhatikan tantangan dan kondisi yang ada di lapangan, guna memastikan kesiapan dalam menghadapi karhutla dengan lebih optimal di masa mendatang.
“Ini adalah bentuk komitmen kita untuk memperbaiki kinerja di lingkungan Pemprov Kalteng, khususnya OPD terkait penanggulangan karhutla,” tukas Katma.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalteng, Roni Suhatman dalam paparannya mengenai pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana karhutla untuk anggaran 2023 hingga triwulan III 2024, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil jajaran Pemprov Kalteng.
Roni Suhatman menyatakan, upaya yang telah dilakukan Pemprov dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta sistem peringatan dini sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Ke depannya, ia berharap dapat lebih memperkuat koordinasi dan efektivitas dalam menghadapi potensi karhutla di masa mendatang, sehingga dampaknya dapat diminimalkan.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan karhutla di Pemprov Kalteng.
Kegiatan dihadiri jajaran Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalteng, Plh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemkumpol Suharno, Inspektur Daerah Kalteng Saring serta kepala perangkat daerah Kalteng Terkait.(drt/KPO-4).
