JAKARTA, Kalimantanpost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Pemerintah Provinsi Kalsel, tengah mempersiapkan strategi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan ke Badan Gizi Nasional oleh Komisi IV DPRD Kalsel, beberapa poin penting dibahas, termasuk mekanisme pendanaan dan implementasi di lapangan. Kamis (12/12/2024).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis, khususnya bagi kelompok rentan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Muhammad Alpiya Rakhman, SE, MM menyampaikan dukungan penuh dari DPRD Kalsel terhadap program ini.
“Tentu menjadi perhatian kami. Dalam waktu dekat, kami akan rapat bersama TAPD serta kembali berkonsultasi dengan Kemendagri untuk memastikan mekanisme anggaran yang sudah dicanangkan digunakan untuk infrastruktur pelayanan atau langsung dialokasikan untuk pelaksanaan program ini. Yang jelas, DPRD Kalsel bersama Pemprov Kalsel mendukung penuh program ini sehingga ke depan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Alpiya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menambahkan bahwa program ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga pesantren.
“Kami menyambut baik program ini karena sasarannya bukan hanya sekolah negeri, tapi juga pesantren. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang selama ini memiliki peran penting dalam mencetak generasi berkualitas,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, juga memberikan tanggapannya. Ia menilai program makan bergizi gratis ini memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian lokal.
“Dengan adanya program ini, akan banyak menyerap SDM lokal serta meningkatkan penggunaan produk pertanian lokal, sehingga manfaatnya tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, di Kalimantan Selatan, program ini akan dilaksanakan melalui 421 titik pelayanan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Pelayanan ini diharapkan menjadi sarana efektif untuk menjangkau masyarakat secara langsung dan merata.
DPRD Kalsel optimis, kedepan program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mempercepat pembangunan daerah. Serta, menjadi stimulus bagi khususnya di sektor pangan dan pertanian.(nau/KPO-3)
