Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Space Iklan
Space Iklan
Iklan
Hulu Sungai Selatan

Pemkab HSS Gelar Bimtek Bagi PA dan KPA

×

Pemkab HSS Gelar Bimtek Bagi PA dan KPA

Sebarkan artikel ini
Hal 12 HSS 3 klm 11
PEMBUKAAN - Bimtek bagi PA, KPA, dan mitigasi resiko penggunaan e-katalog konstruksi. (KP/Ist)
Iklan

Kandangan, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Mitigasi Resiko Pelaksanaan E-Katalog Kontruksi, Rabu (18/12/2024).

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Daerah (Setda) HSS Roni Rusnadi, membuka kegiatan tersebut.

Baca Koran

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten HSS Mahyuni mengatakan, Bimtek tersebut merupakan agenda rutin tahunan untuk menyampaikan informasi dan hasil evaluasi.

“Menyamakan persepsi dan mitigasi risiko dalam menyikapi pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dinamis, sebagai acuan dasar ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” terangnya.

Sementara Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setda Kabupaten HSS Roni Rusnadi mengatakan, Bimtek ini merupakan bagian dari upaya Pemkab HSS untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya para PA dan KPA dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan saat ini.

“Ini tentunya sangat penting bagi kita untuk terus meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan terkait regulasi yang berlaku. Terutama dalam hal mitigasi risiko dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan E-katalog kontruksi,” ujarnya, membacakan sambutan tertulis Penjabat (Pj) Bupati HSS Endri.

Menurutnya, E-katalog dapat mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mengurangi peluang korupsi, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Diharapkannya, PA dan KPA semakin memahami dengan baik berbagai peraturan dan mekanisme yang berlaku. Serta bagaimana mitigasi risiko dapat diterapkan dalam pelaksanakan proyek kontruksi. Sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. (tor/K-6)

Baca Juga :  Amankan Nataru, Polres HSS Gelar Operasi Lilin Intan
Iklan
Iklan