Banjarbaru, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengadakan rapat evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Senin (16/12/2024).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan ini juga membahas optimalisasi pengelolaan pengaduan dan pengawasan dengan melibatkan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Selatan.
Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan memastikan setiap pengaduan masyarakat mendapatkan tindak lanjut yang transparan dan akuntabel. Acara dibuka oleh Asisten I Kota Banjarbaru, Abdul Basid, yang menyampaikan pentingnya peran pengaduan dalam pembangunan daerah.
“Peningkatan jumlah pengaduan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan pengaduan. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat yakin laporan mereka akan mendapatkan solusi dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Abdul Basid.
Ia menambahkan bahwa laporan masyarakat merupakan bahan evaluasi penting untuk perbaikan pelayanan dan pembangunan di Kota Banjarbaru. “Pengaduan yang terus-menerus masuk memberi kita gambaran apa yang perlu diperbaiki untuk memastikan pelayanan semakin optimal,” lanjutnya.
Rapat ini juga menghadirkan perwakilan dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Dalam paparannya, Ombudsman menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR. Hal ini bertujuan untuk memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti secara efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Diskominfo Banjarbaru berharap, melalui evaluasi ini, sistem pengelolaan pengaduan akan semakin terintegrasi, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, laporan masyarakat dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Kota Banjarbaru.
Acara ini mencerminkan komitmen Pemkot Banjarbaru untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan berbasis transparansi serta akuntabilitas.(Dev/K-3)
