REFORMASI birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, kinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara.
Hal tersebut disampaikan Sekdakab HM Hilman saat membuka Bimbingan Teknis Penguatan Service Excellent pada Pelayanan Publik untuk Mendukung Reformasi Birokrasi, di Bukit Bintang Park and Resort, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Senin (16/12).
Hilman mengatakan, reformasi birokrasi pada pelayanan publik merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan.
“Reformasi birokrasi pada pelayanan publik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti pelayanan lebih cepat dan sederhana, waktu tunggu berkurang, masyarakat lebih puas dengan layanan pemerintah serta kinerja pemerintah meningkat,” katanya.
“Service excellent bukanlah pelayanan mewah, sebaliknya konsep ini justru sederhana, yaitu secara konsisten memberikan pelayanan sesuai ekspektasi pengguna layanan, bahkan bisa melebihinya,” tambahnya.
Hilman berharap, peserta memperoleh penguatan mengenai konsep, prinsip, peran dan tanggung jawab ASN memberikan service excellent dari perwakilan Ombudsman RI Kalsel.
“Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia bekerjasama dan membantu Kabupaten Banjar meningkatkan kinerja pelayanan publik serta memberikan arahan guna perbaikan atau penyempurnaannya,” harapnya.
Peran pelayanan pada front office, lanjut Hilman, sangat penting sebagai garda depan suatu unit pelayanan publik untuk memberikan tugas pelayanan pada masyarakat.
“Unit pelayanan publik memiliki tugas mendasar, memberikan pelayanan bagi masyarakat, service excellent menjadi representasi wajah pemerintah yang sepenuhnya peduli atas kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (adv/K-2)
