PEMERINTAH Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), di Aula Barakat Martapura, Senin (23/12).
Rapat dibuka Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi yang juga Ketua TKPK Banjar didampingi Sekdakab HM Hilman dan Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq tersebut, digelar dalam rangka sinergi dan evaluasi program untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjar.
Wakil Bupati menghimbau seluruh perangkat daerah dan lintas sektor untuk meningkatkan upaya dan efektivitas bekerja bersama.
Mengambil langkah-langkah strategis sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing masing untuk melakukan penanggulangan kemiskinan dengan memastikan ketepatan sasaran serta kolaborasi multi sektor di Kabupaten Banjar.
“Melalui rakor, saya juga mengimbau seluruh peserta untuk menyampaikan progres dan rencana aksinya sesuai tupoksi,” tandasnya.
“Baik dalam hal intervensi maupun kebijakan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan output yang jelas, terukur dan tepat sasaran melalui TKPK, agar dapat terjalin koordinasi dan sinkronisasi data sektoral yang lebih baik,” tambahnya.
Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq melaporkan data terbaru menunjukkan, Kabupaten Banjar berada di angka kemiskinan terendah se-Kalsel pada 2024, yakni 2,36 persen.
Akan tetapi dari segi jumlah penduduk, masih banyak masyarakat berada di bawah garis kemiskinan.
“Beberapa faktor pendorong dan penghambat pengentasan kemiskinan, diantaranya akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dan peluang kerja, menjadi fokus utama yang harus diselesaikan bersama,” pungkasnya.
Di sela kegiatan juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada instansi dan lintas sektor yang turut berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banjar.
Strategi utama peningkatan kemitraan dan kerjasama, Baznas Kabupaten Banjar, Forum CSR Kabupaten Banjar, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
Strategi utama penurunan jumlah jumlah kantong kemiskinan, Dinas PUPRP, Disperkim LH, Dishub, Disdukcapil, DPMPTSP.
Lalu strategi utama peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat, Disnakertrans, Disbudporapar, DKUMPP, Dinas Pertanian, DKPP dan DPMD.
Serta strategi utama pengurangan beban pengeluaran masyarakat, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BPBD. (adv/K-2)
