JAKARTA, Kalimantanpost.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, mendatangi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) guna usulkan penambahan dan pembenahan fasilitas halte Trans Banjarbakula.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Apt. Mustaqimah, SFarm, MSi ketika memimpin rombongan Komisinya untuk beraudiensi ke Kemenhub RI membawa sejumlah aspirasi dari masyarakat Banua terkait angkutan umum masal perkotaan pada Kamis, (12/12/24).
Menurut Mustaqimah, penambahan dan pembenahan fasilitas halte Trans Banjarbakula sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para pengguna transportasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa aspirasi ini muncul dari banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi halte yang dinilai kurang layak dan minim fasilitas pendukung.
“Tentu kita menginginkan halte yang representatif, dari segi keamanan dan kenyamanan pengguna moda transportasi itu perlu diperhatikan. Beberapa perlu pembenahan, beberapa lagi perlu dibangunkan halte, karena banyak halte yang hanya ada penanda haltenya saja, tanpa ada bangunan apa-apanya,” ungkap politisi muda NasDem itu.
Usulan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel ini ternyata mendapat sambutan positif dari pihak Kemenhub RI. Beberapa waktu yang lalu, ujar Kasubdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, DIT. Prasarana Transportasi Jalan, Astri Widiani, mengatakan pihaknya sudah melakukan survei ke Kalsel.
Survei tersebut dalam rangka untuk meninjau langsung sejumlah halte untuk melakukan kajian kelayakan pembangunan fasilitas pendukung integrasi moda di Kota Banjarmasin sebagai dukungan angkutan umum massal perkotaan, dalam hal ini Trans Banjarbakula.
Total ada 15 titik halte yang akan dipugar atau dibuat di sepanjang rute masing-masing koridor yang sudah ada. Kemenhub RI mengatakan kemungkinan pembangunan ini dimasukkan ke pagu anggaran 2026, sepanjang aset dan lahan sudah disediakan oleh pemerintah kota/kabupaten dan kesediaan perawatan oleh pemerintah provinsi.
“Setelah ini kita akan melakukan rapat lanjutan, kita akan mengundang pihak-pihak terkait, baik itu dari Balai atau stakeholder lainnya. Kita berharap secepatnya direalisasikan, karena akan ada penambahan armada di tahun 2025 mendatang,” ujar Mustaqimah. (nau/KPO- 3)
