PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024, Senin (16/12/2024).
Acara juga melakukan Pembahasan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kehadiran Yuas berlangsung dari Kantor Gubernur Kalteng.
Rakor Pengendalian Inflasi dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang mengatakan, inflasi pada November mencapai titik terendah yang masih dalam range 1,5% sampai dengan 3,5 persen, yaitu 1,55 persen untuk inflasi tahun ke tahun (November 2024 terhadap November 2023) dan 0,30 persen untuk inflasi bulan ke bulan (November 2024 terhadap Oktober 2024).
“Minggu lalu angka ini diapresiasi Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/kota pada November 2024, dimana 10 provinsi inflasi terendah diantaranya Bangka Belitung 0,22 persen, Gorontalo 0,27 persen, Sumatera Selatan 0,73 persen, Sumatera Barat 0,80 persen, Bengkulu 0,82 persen, NTT 0,83 persen, Riau 0,87 persen, Kalimantan Tengah 1,02 persen, Sulawesi Utara 1,05 persen dan DIY 1,14 persen.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zukifli Hasan menyampaikan arah kebijakan ketahanan pangan TA 2025, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarpras pertanian (pupuk, benih, dan pestisida), peningkatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi.
Selain itu, juga perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani dan penguatan program perikanan budidaya.
Ia meminta jajaran Pemda untuk bergerak cepat untuk mendukung program swasembada pangan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Terkait dengan pembahasan Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR, Mendagri mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian khususnya masalah wilayah dan administrasi kewilayahan serta Rencana Detail Tata Ruang.
Hal senada disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Basional (ATR/BPN) Nusron Wahid, bahwa hingga saat ini sudah ada 34 provinsi di Indonesia yang telah membuat RTRW provinsi.
Rakor melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Bajakah dihadiri Inspektur Daerah Kalteng Saring, unsur Forkopimda Kalteng, Plh Kepala Biro Ekonomi Setda Kalteng Fanny Kartika Octavianti serta Perwakilan perangkat daerah dan kepala instansi vertikal Kalteng terkait.
Secara virtual hadir dari tempat masing-masing, yakni Plt Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Perwakilan dari Badan Pangan Nasional, Perwakilan Bulog serta Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto. (drt/KPO-4).
