Batulicin, Kalimantanpost.com – Komisi 1 DPRD Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan kunjungan kerja Ke Pemerintah Kab Tanbu baru tadi.
Kunjungan kerja yang dipimpin oleh anggota Komisi 1 M.Syarifudin disambut Sekretaris Daerah Kab Tanbu Dr.H.Ambo Sakka dan jajarannya diruang rapat Bupati Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi.
Dihadapan rombongan Komisi 1 DPRD Propinsi Kalsel, Sekda menjelaskan tentang pelaksanaan Pilkada dan Pilpres 2024.
Sekda mengatakan,selama hajatan Demokrasi di Kab Tanbu berlangsung, kondisi di Tanah Bumbu berjalan aman dan terkendali. “Alhamdulillah dalam prosesnya berjalan dengan kondusif dan demokratis. Disini tidak ada permasalahan yang dilaporkan kepada kami selaku ketua Desk Pemilu atau berbagai temuan Bawaslu,” ujarnya Sekda.
Dia menambahkan, sebagai bagian pungsi Pemerintahan Daerah, dengan menyesuaikan perundang undangan berlaku. Pemerintah daerah punya kewajiban berpartisipasi guna memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah.
Dan di tahun 2024 ini Pemerintah Daerah sudah menyerahkan dana Hibah operasional Pemilu baik kepada KPU, Polres,Kodim dan Lanal di Tanah Bumbu, dan dari dana yang sudah diserahkan, ada sisa dan akan di kembalikan kepada kas daerah. Terkait partisipasi pemilih di dalam Pemilihan Gubernur, hasil prosentase pemilih masyarakat Tanah Bumbu sebesar 71, 95 persen. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati sebesar 71, 83 persen. Ini ada penurunan dibanding Pemilihan Legislatif kemarin, meski sebelumnya,pihaknya gencar melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah bersama Kesbangpol setempat dengan tujuan, melakukan edukasi tentang pentingnya Pemerintahan Kepala Daerah itu.
“KPU pun juga gencar melakukan sosialisasi, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan turunnya hak pemilih itu hingga perlu kami teliti lebih jauh lagi,” ungkap Sekda.
Sementara pimpinan rombingan Komisi I DPRD Kalsel Muhammad Syarifuddin menjelaskan, adapun
kunjungan ini dalam rangka monitoring penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaannya dari berbagai aspek termasuk tekhnis regulasi dan partisipasi masyarakat.
Kini Pilkada 2024 ini telah usai dilaksanakan,namun dalam perhelatan besar ini banyak hal yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Oleh kerena itu pihak komisi 1 berhak melakukan monitoring dan evaluasi,kerena Bawaslu dan KPU adalah mintra kerja komisi 1.
“Kunjungan ini tentu menjadi catatan penting bagi kita semua, dimana pihaknya ingin mendengar langsung dari penyelenggara Pemilu maupun dari Pemerintah Daerah,” terangnya.
Kini Pemilu sudah selesai, tak lupa apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan berbagai pihak. Khususnya yang telah turut memberikan kontribusi dalam menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak ini. (han)
