PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo mengharapkan kesejahteraan rakyat meningkat di tengah tantangan dan resiko pada 2025 yang semakin berat.
“Mulai dari kondisi ekonomi global yang tumbuh melambat, inflasi, gangguan rantai suplay, perubahan iklim, ketegangan geopolitik dan perang dapat berdampak pada kondisi nasional dan daerah,” kata Edy Pratowo saat menghadiri sidang paripurna DPRD Kalsel, Senin (6/1/2025).
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kalteng Riska Agustin, dimana tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan dan resiko.
Terkait kebijakan kenaikan ppn dan cukai 12%, pengetatan penyaluran subsidi bbm dan kenaikan energi (listrik) melalui sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK), pengenaan kenaikan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pasti akan memberikan dampak ekonomi baik tekanan inflasi, kenaikan harga barang yang sangat dirasakan masyarakat khusus kelompok masyarakat menengah dan kurang mampu.
Ditegaskan perhatian bersama untuk mencermati dan mengantisipasi dampak kebijakan tersebut. “Kita harus tetap ingat bahwa peningkatan pendapatan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting, namun kesejahteraan dan keselamatan rakyat harus menjadi yang utama,” kata Riska Agustin.
Untuk itu kita ditantang mempergunakan keuangan daerah secara baik dan bertanggungjawab sesuai prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). “Karena uang yang kita kelola dan manfaatkan berasal dari tetesan keringat rakyat melalui pungut pajak dan retribusi,” tandasnya.
Gubernur melalui, Wagub H. Edy Pratowi mengapresiasi reses tim/kelompok anggota DPRD Kalteng, karena reses itu bermakna penting, sebagai jembatan komunikasi antara anggota Dewan dengan masyarakat di konstituen atau daerah pemilihannya.
“Untuk turun langsung ke lapangan mendengarkan aspirasi, harapan, dan bahkan keluhan warga,” katanya.
Dituturkan, menjadi harapan kita bersama, hasil kegiatan reses tersebut nanti dapat memberikan input atau masukan berharga bagi dalam mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalteng agar semakin baik lagi ke depan.
Menurut Wagub, pada 2024 yang lalu, direncanakan ada 19 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas, sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024.
Namun sampai 31 Desember 2024 kemarin, hanya 11 Raperda telah berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta pihak terkait, yang telah bekerja keras bersama Pemprov menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut,” ungkap Wagub.
Namun demikian, perlu menjadi catatan kita, dari 19 Raperda yang direncanakan dalam Propemperda 2024, baru tujuh Perda yang selesai ditetapkan. Selebihnya adalah perda di luar Propemperda dan perda yang ditetapkan tunggakan dari Propemperda tahun sebelumnya.
Ditambahkannya, Pemprov Kalteng mengusulkan total 12 Raperda untuk dibahas pada 2025 ini, terdiri dari tiga Raperda baru, tiga Raperda kumulatif terbuka, yaitu Pertanggungjawaban APBD Anggaran 2024, Raperda Perubahan APBD Anggaran 2025, dan APBD Anggaran 2026, serta enam Raperda yang merupakan tunggakan dari Propemperda 2024.
“Kita semua berharap, ke depan koordinasi dan kerja sama makin solid, agar kebijakan melalui Perda dapat mendatangkan keBERKAHan bagi masyarakat Kalteng,” pungkasnya.
Paripurna dihadiri wakil ketua dan anggota DPRD Kalteng, Forkopimda Kalteng, staf ahli gubernur dan asisten Sekda serta kepala perangkat daerah dan instansi vertikal Kalteng, pimpinan perguruan tinggi, partai politik, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta organisasi kemasyarakatan dan pemuda serta tenaga ahli DPRD Kalteng. (drt/KPO-4).
