Oleh: Hasanudin, MS
Pemerhati Pendidikan
Krisis jumlah guru yang mengancam dunia pendidikan di Indonesia bukan sekadar isu teknis, tetapi masalah fundamental yang dapat berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Data menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami kekurangan sekitar 1,3 juta guru pada 2024, akibat pensiun massal tenaga pendidik. Ironisnya, di tengah urgensi ini, minat generasi muda untuk menjadi guru juga terus menurun. Jika tidak diantisipasi dengan langkah yang konkret, kita tidak hanya menghadapi kekurangan tenaga pengajar, tetapi juga degradasi kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Permasalahan ini terjadi di tengah tren efisiensi anggaran di sektor pendidikan, yang justru berpotensi semakin memperburuk keadaan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan berbagai upaya pengetatan anggaran, salah satunya dengan merekrut tenaga pendidik berbasis kontrak, seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), alih-alih mengangkat guru tetap berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini memang terlihat sebagai solusi praktis untuk menutupi kekosongan tenaga pengajar, tetapi apakah ini solusi jangka panjang yang berkelanjutan?
Minimnya Daya Tarik
Menjadi guru di Indonesia bukan lagi pilihan utama bagi banyak lulusan perguruan tinggi. Faktor kesejahteraan yang rendah, ketidakpastian status kepegawaian, serta tuntutan kerja yang berat tanpa dukungan fasilitas yang memadai membuat profesi ini kurang diminati. Guru sering kali harus bekerja lebih dari sekadar mengajar, dengan tugas administratif yang menumpuk, sertifikasi yang rumit, hingga beban psikologis akibat tekanan kurikulum yang terus berubah.
Di negara-negara maju, profesi guru mendapatkan penghargaan tinggi, baik dari segi kesejahteraan maupun jenjang karier. Finlandia, misalnya, menempatkan profesi guru sejajar dengan dokter dan insinyur. Sementara itu, di Indonesia, gaji guru masih tertinggal dibandingkan dengan profesi lain yang memiliki tingkat pendidikan serupa. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka regenerasi guru akan semakin sulit, dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh sistem pendidikan nasional.
Efisiensi Pendidikan: Solusi atau Ancaman?
Efisiensi pendidikan, yang sering kali dikaitkan dengan pemangkasan anggaran, semakin menjadi tren di Indonesia. Pemerintah cenderung mengurangi alokasi anggaran pendidikan untuk sektor tenaga pengajar dan menggantinya dengan investasi di infrastruktur digital dan teknologi pembelajaran daring. Memang, digitalisasi pendidikan adalah langkah maju yang tidak bisa dihindari, tetapi apakah ini cukup untuk menggantikan peran guru?
Pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa teknologi tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran tenaga pendidik dalam proses belajar-mengajar. Banyak siswa yang mengalami learning loss akibat pembelajaran daring yang tidak efektif, terutama di daerah dengan keterbatasan akses internet dan perangkat elektronik. Ketergantungan berlebihan pada teknologi tanpa memperhatikan kesiapan tenaga pendidik dan infrastruktur yang mendukung justru dapat memperburuk ketimpangan pendidikan di Indonesia.
Lebih parahnya, efisiensi pendidikan sering kali digunakan sebagai alasan untuk mengurangi jumlah tenaga pengajar dengan dalih mengoptimalkan pembelajaran digital. Jika tren ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin kita akan menghadapi realitas di mana jumlah guru semakin berkurang, sementara sistem pendidikan semakin kaku dan terpusat pada teknologi yang belum tentu bisa diakses secara merata oleh seluruh siswa di Indonesia.
Membangun Ketahanan Pendidikan
Untuk mengatasi ancaman krisis guru ini, langkah-langkah konkret harus segera dilakukan. Pertama, pemerintah harus memperbaiki sistem rekrutmen dan kesejahteraan guru agar profesi ini kembali menarik bagi generasi muda. Kebijakan pengangkatan guru honorer dan PPPK harus dievaluasi secara serius agar tidak menimbulkan ketidakpastian karier bagi tenaga pendidik di masa depan.
Kedua, perlu ada kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan sertifikasi guru yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Sistem pendidikan Finlandia berhasil karena mereka memastikan bahwa setiap guru mendapatkan pelatihan berkelanjutan dan memiliki otonomi dalam mengajar. Indonesia seharusnya belajar dari model ini dengan memberikan keleluasaan bagi guru untuk berinovasi, bukan justru membebani mereka dengan regulasi birokratis yang kaku.
Ketiga, investasi dalam teknologi pendidikan harus dilakukan dengan strategi yang lebih bijaksana. Digitalisasi pendidikan tidak boleh hanya sebatas pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam mengadaptasi metode pembelajaran berbasis teknologi. Guru tetap harus menjadi pusat pembelajaran, sementara teknologi harus berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti.
Terakhir, pemerintah perlu memahami bahwa pendidikan bukan sekadar biaya, tetapi investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa. Jika kebijakan efisiensi pendidikan terus dijadikan alasan untuk mengurangi jumlah guru dan menekan anggaran pendidikan, maka Indonesia akan menghadapi risiko kehilangan generasi emas yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan nasional.
Krisis guru adalah ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus segera mengambil tindakan, bukan sekadar wacana, agar pendidikan di Indonesia tetap bisa berjalan dengan baik dan melahirkan generasi yang cerdas, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.
