BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Anggota DPRD Kalsel, HM Syaripuddin meminta agar efisiensi anggaran dapat ditindaklanjuti dengan cermat dan teliti.
“Kami meminta seluruh perangkat daerah pada Pemprov Kalsel menindaklanjutinya dengan cermat dan teliti,” kata Bang Dhin, panggilan akrab HM Syaripuddin melalui rilis, Selasa (25/2/2025).
Hal ini menanggapi keluarnya surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi
Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, menyusul Inpres Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 mengenai Penghematan Anggaran.
Surat Edaran Mendagri ini adalah bentuk pelaksanaan atas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang pada pokoknya meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk menjalankan ketentuan efisiensi anggaran yang ditargetkan oleh pemerintah pusat.
“Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 23 Februari 2025 tersebut, meminta kepada seluruh Kepala Daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota agar melaksanakan sejumlah ketentuan dalam efisiensi belanja APBD 2025,” ungkapnya.
Namun, Bang Dhin mengingatkan, adanya efisiensi anggaran jangan sampai mengganggu kualitas layanan pemerintahan dan menghambat berbagai pelaksanaan urusan yang telah menjadi prioritas pembangunan di daerah.
“Ini yang harus menjadi perhatian,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Lebih lanjut diungkapkan, beberapa hal yang menjadi poin-poin pelaksanaan yakni pembatasan berbagai belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan bentuk lainnya yang serupa.
Kemudian pengurangan perjalanan dinas sebesar 50% terhadap seluruh Perangkat Daerah (SKPD), serta membatasi jumlah dan besaran honorarium Tim dalam berbagai kegiatan.
Bang Dhin menambahkan, sebelumnya DPRD dan Pemprov telah membahas rasionalisasi anggaran 2025 seiring dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Kendati demikian dirinya menggaris bawahi agar penghematan anggaran ini benar-benar dijalankan dengan baik dan akan mereview kembali hasil efisiensi pada perangkat daerah berdasarkan tugas pokoknya masing-masing.
”Kami mendukung penghematan anggaran ini asalkan dengan catatan yakni ditujukan dengan tepat sasaran, terukur dan tepat program, memiliki nilai guna dan manfaat,” tegas Bang Dhin.
“Jangan sampai ketika melakukan efisiensi anggaran malah penggunaanya kedepan yang tidak efisien dan berpotensi menghadirkan masalah baru,” pungkasnya. (lyn/KPO-4)
