Banjarbaru, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024 dan 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru, Kamis (13/2/2024), dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, Wakil Wali Kota Wartono, serta jajaran pejabat daerah terkait.
Wali Kota Banjarbaru Aditya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pemerintahan. “Melalui MCP KPK, kita dapat mengukur dan memperkuat sistem pencegahan korupsi di Kota Banjarbaru,” ujarnya.
MCP KPK merupakan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Rapat ini membahas berbagai aspek, seperti implementasi kebijakan, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi transparansi layanan publik.
Pada tahun 2024, capaian MCP Kota Banjarbaru mencapai 97,03%. Dengan hasil ini, Banjarbaru menempati peringkat ke-20 secara nasional dan peringkat pertama di Kalimantan Selatan.
Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,09% dibandingkan tahun 2023. Aditya menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini dan menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Banjarbaru dapat mempertahankan capaian MCP tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan selama dua tahun berturut-turut,” kata Aditya.
Dengan evaluasi ini, Pemkot Banjarbaru berharap dapat semakin memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi. Selain itu, evaluasi ini bertujuan memastikan terciptanya lingkungan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Pemerintah Kota Banjarbaru juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan KPK dan berbagai pihak dalam mengembangkan strategi efektif guna menjaga integritas serta meningkatkan kualitas layanan publik.(Dev/K-3)
