BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kasus darurat sampah di Kota Banjarmasin tak pernah habis dibahas. Banyak sisi yang muncul dalam diskusi interatif dengan tema Sampah Menggunung di Kota Banjarmasin, tantangan atau Peluang yang digelar Kalimantan Post di Hotel Summer Banjarmasin, Rabu (19/2/2025) sore.
Salah satu pemantik diskusi, Kepala Bidang PPKLH DLH Provinsi Kalsel Emmy Ariani mengatakan sebenarnya pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) tidak boleh di atas rawa, tapi di desain di lahan kering.
“Aturan itu sudah jelas, tapi TPA Basirih di Banjarmasin pendirian di atas rawa. Ini sudah menyalahi aturan,” ujarnya.
Akibatnya, saat air pasang, sampah meluber hingga ke jalan.
“Saya tak tahu persis siapa yang mengusulkan pendirian TPA di atas rawa itu,” tegas Emmy lagi.
Dia menambahkan penutupan TPA Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup permain dan tidak akan dibuka lagi.
Dia juga menyoroti anggaran dana untuk Dinas Lingkungan Hidup sangat kecil dan kalah jauh misalnya dengan Dinas Pendidikan.
“Kita berharap kedepannya untuk anggaran dana Dinas Lingkungan Hidup lebih besar lagi hingga kasus darurat sampaj tak terulang kembali,” ucapnya.
Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, H Effendi menyayangkan saat
rakyat berteriak darurat sampah, DPRD Kota Banjarmasin maupun Privinsi hanya diam seribu bahasa.
“Harus anggota dewan bisa memback up anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup lebih besar lagi agar bisa mengatasi masalah sampah di Banua,” ungkapnya.
Dia juga menyayangkan saat terjadi darurat sampah, Wali Kota Banjarmasin dan jajarannya pergi ke luar daerah.
“Saat masa transisi pemerintahan mencarikan jalan keluar untuk mengatasi sampah tersebut,” tandasnya.
Ketua Bank Sampah Banjarmasin, Fathurrahman mengungkapkan sebenarnya tak hanya TPA Basirih Banjarmasin dan TPA di Kabupaten Banjarmasin tapi ada beberapa daerah lainnya di Indonesia.
“Ada sebanyak 306 di TPA diberbagai daerah di Indonesia ditutup dan segera ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” paparnya.
Fathurrahman juga mengatakan supaya tak terjadi darurat sampah perlu adanya revolusi perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah.
“Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah mulai di rumah tangga, hotel, restauran dan lain-lain,” ujarnya.
Lain lagi pendapat Direktur Walhi Kalsel Raden Rafiq Sepdian, pihaknya sebenarnya telah melakukan edukasi ke masyarakat tentang pemilahan sampah.
“Masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah di TPA, tapi pas datang truk pengangkut sampah kemudian di tumpuk lagi. Akhirnya pemilahan sampah itu sia-sia,” tandasnya.
Raden juga mengatakan perlu adanya kesadaran masyarakat perlunya membuang sampah pada tempatnya dan pengolahan sampah menjadi berguna sehingga sampah tak menumpuk.
“Juga perlunya keseriusan dari pemerintah daerah dalam menangani sampah dan menjadi salah satu prioritas utama. Selama ini pengelolaan di Kota Bajarmasin tidak terkelola dengan baik,” ujarnya.
.
Ketua tim penggerak PKK Banjarmasin Utara Erni Wahidah selama ini pihaknya mendaur ulang menjadi yang berguna.
“Sampah kami jadikan kompos, eco enzim, pembersi kaca, sabun cuci piring dan lain-lain,” ujarnya.
“Sekecil apapun sampah masih bisa bernilai sebelum masuk ke tempat sampah,” ucapnya.
Lalu, Khairadi Asa mengatakan dirinya masih ingat Kabid Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banjarmasin pernah membuat statment di media pada tahun 2023 akan membangun pusat daur ulang.
“Kenyataannya hingga sekarang tak terealisasi,” ucapnya yang hadir mewakili media.
Dia juga menyoroti banyak sampah salahnya berubahnya gaya hidup. “Sekarang orang beli barang melalui online dan barang dikirim dibungkus dalam plastik dan kotak. Ini juga salah satu faktor penyebab menggunungnya sampah,” ujar Khairadi.
Kepala TVRI Kalsel I Ketut Sutakariana juga menyampaikan pendapatnya masalah sampah tak hanya terjadi di Banjarmasin juga daerah lainnya.
Sebagai orang media, lanjut dia, perlu perannya media mengedukasi ke masyarakat pentingnya membuang sampah pada tempatnyya, pemilahan sampah dan lain-lainya.
“Mungkin kita sebagai orang media belum berhasil mengedukasi masyarakat. Kedepannya kita bersama-sama mengedukasi ke masyarakat masalah sampah ini,” pungkasnya.
Diskusi interaktif tersebut dipandu panitia pelaksana sekaligus Kepala Divisi Pengembangan Media Kalimantan Post Sukhrowardi dan dibuka Pemimpin Redaksi Kalimantan Post Hj Sunarti.
Ada pun peserta yang hadir dalam diskusi tersebut diantaranya mantan Kepala Dinas Kebersihan Kota Hesly Junianto, dosen senior Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, H Effendi, advokad muda yang juga Direktur Borneo LAW Fazri, Ketua Forkot Banjarmasin, SY Nisfuady.
Selanjutnya ada pemaparan Kepala TVRI Kalsel I Ketut Sutakariana, Kepala Bidang PPKLH DLH Provinsi Kalsel Emmy Ariani, perwakilan Media Khariadi Asa, PKK Kecamatan Banjarmasin Utara, Erni Wahidah, Direktur Walhi Kalsel Raden Rafiq Sepdian, Ketua Bank Sampah Banjarmasin Fathurrahman. (ful/KPO-3)
