PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengadakan Pelatihan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup, yang dikenal dengan Amdalnet.
Agenda tersebut berlangsung di Palangka Raya dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, Senin (17/2/2025).
Pelatihan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman para peserta mengenai cara mengakses dan memanfaatkan Amdalnet. Dengan demikian, diharapkan proses Persetujuan Lingkungan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Sekretaris DLH Kalteng, Noor Halim mewakili Kepala DLH Kalteng, menekankan pentingnya percepatan layanan Persetujuan Lingkungan.
Ia menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Noor Halim menjelaskan, Amdalnet merupakan bagian dari transformasi digital yang bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan Persetujuan Lingkungan.
Sistem ini terintegrasi dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), sehingga para pelaku usaha dapat mengakses semua layanan perizinan dalam satu platform.
Amdalnet memiliki peran krusial dalam proses perizinan bagi kegiatan yang memiliki berbagai tingkat risiko, mulai dari rendah hingga tinggi.
Sistem ini memungkinkan penerbitan Persetujuan Lingkungan secara digital, baik dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk risiko rendah, maupun Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) untuk kategori UKL-UPL dengan risiko menengah rendah.
Dengan adanya integrasi ini, pemerintah berharap proses perizinan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan akuntabel, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan lingkungan.
Diakuinya, reformasi birokrasi ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan.
“Melalui Amdalnet, pengurusan Persetujuan Lingkungan kini menjadi lebih efisien, tanpa mengurangi aspek pengawasan dan perlindungan lingkungan,” tandas Noor Halim.
Ia juga berharap pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta dalam menggunakan Amdalnet, sehingga proses perizinan di Kalteng menjadi lebih cepat dan mudah, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan aspek kelestarian lingkungan. (drt/KPO-4).
