Rantau, Kalimantanpost.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Tapin Utara dan Bungur dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2026. Senin (17/2/2025) digelar di Kecamatan Tapin Utara.
Musrenbang dibuka secara resmi Plh Bupati Tapin Dr Sufiansyah dengan dihadiri Kepala Bappelitbang Tapin Meidy Haris Prayoga, Para Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Kedua Camat Tapin Utara dan Bungur serta kepala desa dan lurah di dua kecamatan.
Kegiatan ini bertujuan menghimpun saran, masukan, serta usulan pembangunan daerah dari masyarakat untu menyusun RKPD Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2026.
Dalam musrenbang gabungan dua kecamatan tersebut terungkap untuk menjadikan proritas pembangunan meliputi diantaranya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase, rehabilitasi kantor pemerintahan, gedung pendidikan, pelatihan kerja, serta sarana dan prasarana pertanian serta kesehatan dan bedah rumah.
Plh Bupati Tapin Dr. Sufiansyah, menyampaikan bahwa usulan pembangunan dapat disampaikan melalui dua mekanisme. Pertama, melalui Musrenbang kecamatan, forum organisasi perangkat daerah, dan Musrenbang kabupaten. Kedua, melalui aspirasi anggota DPRD dari daerah pemilihan Tapin Utara dan Bungur, yang kemudian dijadikan pokok pikiran DPRD Kabupaten Tapin.
“Semua usulan akan dihimpun dan dibahas bersama organisasi perangkat daerah dalam forum perangkat daerah, Musrenbang kabupaten, serta ditindaklanjuti dalam pembahasan pasca-Musrenbang Kabupaten Tapin. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah,“ ujar Sufiansyah.
Disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan tema pembangunan tahun 2026, yaitu Membangun Fondasi Transformasi Melalui Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Ekonomi Berkelanjutan Menuju Gerbang Logistik Kalimantan. Sejalan dengan itu, Kabupaten Tapin menetapkan tema Penguatan SDM yang Unggul Berlandaskan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.
Berharap usulan pembangunan daerah memperhatikan beberapa aspek prioritas, antara lain, Peningkatan kualitas pendidikan yang modern dan terjangkau, Penguatan kompetensi pendidik yang adaptif, Peningkatan kualitas jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat, Upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan.
Jadi untuk program pembangunan dilakukan yakni Pemerintah Kabupaten Tapin berkomitmen untuk memperhatikan pembangunan hingga pelosok desa agar tidak ada wilayah yang tertinggal.
“Kami berharap semua usulan yang diajukan dalam Musrenbang dapat diakomodasi dengan baik demi pemerataan pembangunan dengan melihat kemampuan keuangan daerah,“ tutup Sufiansyah.
Sementara itu, Camat Tapin Utara, Ivada Chandra Sari, menyampaikan bahwa dikecamatn Tapin utara mengusulkan sebanyak 49 usulan pembangunan untuk dijadikan proritas pada tahun anggaran 2026.
“dari 49 usulan yang menjadi proritas tersebut, setiap desa dan kelurahan rata-rata mengajukan 4 sampai 3 usulan strategis yang menjadi proritas untuk penyusunan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2026,“ ujarnya.
Berharap usulan ini dapat diakomodir dalam rencana kerja pembangunan daerah agar kecamatan kami semakin maju dan berkembang.
Camat Bungur, Retno Dwi Hastuti, melaporkan untuk kecamatan Bungur yang terdiri dari 12 Desa ini mengusulkan sebanyak 84 usulan untuk menjaid proritas pembangunan pada rencana kerja perangkat daerah Kab Tapin tahun 2026.
“Dari 84 uusulan tersebut paling banyak yang mengusulkan Desa Bungur sebanyak 18 usulan dan kedua Desa Paringguling sebanyak 8 usulan, sisanya rata-rata ada 6 sampai 7 usulan untuk dijadikan proritas pembangunan pemerintah daerah,“ sebutnya.
Namun usulan tersebut ditujukan kepada satuan kerja perangkat daerah lingkup Tapin seperti Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perkimtam, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perikanan.
“Berahrap semua usulan dari 12 Pemerintahan Desa yang ada di kecamatan Bungur dan Pemerintah Kecamatan Bungur bisa diakomodir untuk pembangunan tahun anggaran 2026,“ harapnya. (abd/K-6)
