Banjarmasin, Kalimantanpost.com – Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menegaskan penanganan sampah harus menjadi prioritas utama, hal ini ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar di Aula Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu (12/2).
“Kita harus serius dalam menangani sampah, terutama dengan memastikan setiap kelurahan memiliki tempat pemilahan. Saat ini, di Banjarmasin Selatan baru sembilan kelurahan yang memiliki fasilitas pemilahan sampah, sementara tiga lainnya masih belum. Ini yang harus segera kita cari solusinya, apakah ada lahan milik pemkot yang bisa dimanfaatkan atau perlu di kerja samakan dengan masyarakat,” ujar Ibnu Sina.
Tak hanya berbicara soal fasilitas, Ibnu juga menyinggung aspek operasional pengelolaan sampah. Ia menyebut Pemkot Banjarmasin telah melakukan berbagai pelatihan, termasuk pengelolaan komposter, namun terkendala pada pendanaan tenaga kerja.
“Yang jadi pertanyaan sekarang, operasionalnya bagaimana? Apakah butuh pembiayaan tambahan untuk tenaga pengelola? Kita sedang mencari solusi, salah satunya dengan mempertimbangkan refocusing anggaran di Dinas Lingkungan Hidup atau menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelasnya.
Saat ini, Pemko Banjarmasin masih memiliki dana tidak terduga sekitar Rp30 miliar. Sebelumnya, dana ini dialokasikan untuk program makan gratis, tetapi dengan status darurat sampah, Ibnu Sina membuka kemungkinan penggunaannya untuk penanganan limbah kota.
“Kalau memang prioritas, bisa kita gunakan untuk tambahan anggaran pengiriman sampah ke Banjarbakula. Perkiraan kebutuhan tambahan sekitar Rp5-10 miliar, dan saya kira itu masih bisa diambil dari dana BTT,” tambahnya.
Selain sampah, Ibnu Sina juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang mulai merata di Banjarmasin Selatan, meliputi jalan, jembatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, masih ada satu kendala besar yang belum terpecahkan: ketiadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di wilayah ini.
“Memang ada usulan pengadaan lahan untuk SMK negeri di Banjarmasin Selatan. Ini sangat dibutuhkan, tapi masalahnya SMK berada di bawah kewenangan provinsi. Kita masih menghitung apakah memungkinkan untuk dialokasikan anggarannya,” jelasnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Ibnu Sina menekankan bahwa pembangunan di Banjarmasin Selatan harus dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan prioritas. Penanganan sampah kini menjadi fokus utama, dan ia berharap seluruh pihak dapat berkontribusi dalam mencari solusi terbaik.
Terkait apakah dana BTT akan benar-benar digunakan untuk menangani krisis sampah ini? Dirinya mengatakan keputusan akhir masih menunggu hasil pembahasan dengan Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD).
“Yang jelas, bagi warga Banjarmasin, ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani,” tandasnya.(Diskominfotik/K-3)
