Martapura, Kalimantanpost.com – Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi membuka Rapat Koordinasi Posyandu Tingkat Kabupaten Banjar tahun 2025, di Ballroom Grand Qin Hotel Banjarbaru, Sabtu (22/02/2005).
Wabup Said Idrus mengatakan, dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kini diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024, telah berdampak pada transformasi tata kelola pemerintahan desa, termasuk keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
“Salah satu transformasi tersebut, adanya pengakuan bahwa posyandu yang sebelumnya hanya sebatas bentuk pelayanan berbasis masyarakat, kini diakui sebagai lembaga kemasyarakatan desa,” jelasnya.
Dia menambahkan, berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024, posyandu tidak hanya bergerak di bidang kesehatan, lebih dari itu dapat melayani bidang lainnya sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Diantaranya bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial,” tandasnya.
Dia pun berharap setelah mengikuti kegiatan ini, peserta dapat menyusun rencana aksi dan bersinergi mengembangkan posyandu berdasarkan Permendagri. Bukan hanya OPD pengampu enam bidang SPM, tetapi OPD lainnya.
“Termasuk unsur kecamatan, desa/kelurahan, tim PKK, yang dituntut berperan aktif dan bersinergi melayani masyarakat sesuai SPM dimaksud,” harapnya.
Sekretaris Posyandu Pusat Hari Nur Cahya Murni selaku narasumber menerangkan, posyandu kini telah bertransformasi menjadi new posyandu yang mengoptimalkan layanan masyarakat di desa.
“Transformasi tersebut mencakup 6 SPM sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2024, maka diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan posyandu menjadi layanan terpadu,” katanya.
“Juga memperluas perannya di berbagai bidang pelayanan, seperti berkolaborasi dengan dinas terkait melaksanakan program bedah rumah, penanganan stunting serta penguatan PAUD,” pungkasnya. (Wan/K-3)
