PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel) dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (Epdeskel) se-Kalteng 2025, di Palangka Raya, Senin (17/2/2025).
Kepala Dinas PMD Kalteng H. Aryawan, Sekretaris Etty Aprilya mengemukakan, profil desa merupakan aspek yang sangat penting karena menjadi dasar perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
“Untuk itu Prodeskel dan Epdeskel harus rutin diperbarui setiap tahunnya,” katanya.
Ditambahkan, sukses sebuah perencanaan pembangunan sangatlah bergantung pada tingkat akurasi sebuah data.
“Dengan adanya Bimtek Prodeskel dan Epdeskel ini, diharapkan dapat mempermudah pemerintah desa dalam menyusun profil yang tepat dan akurat dengan data yang bersifat faktual dan terbaru,” ungkapnya.
Etty menjelaskan, hasil dari evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ini menjadi syarat utama untuk mengikuti Lomba Desa tingkat provinsi maupun nasional.
“Pelaksanaan Lomba Desa Tahun 2025 ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2025,” tambahnya.
Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar, Akhmad Suwandi mengatakan, Bimtek ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam mengelola profil desa/kelurahan.
“Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dan Kelurahan, serta kualitas pengelolaan Prodeskel demi mewujudkan desa yang swasembada,” tandasnya.
Menurut Suwandi, jumlah peserta Bimtek sebanyak 165 orang yang berasal dari sembilan Kelurahan perwakilan dari 13 kabupaten serta satu kota di Kalteng.
Bimtek ini terbagi menjadi dua angkatan, angkatan pertama berjumlah 85 peserta, dan angkatan kedua sebanyak 80 peserta.
Bimtek dihadiri pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Dinas PMD Kalteng, perwakilan Dinas PMD kabupaten/kota, serta perwakilan pendamping desa.(drt/KPO-4).
