PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Prioritas pembangunan pada 2025-2029 untuk menjadikan Kalteng sebagai lumbung pangan nasional atau swasembada pangan dan pusat konservasi internasional.
“Juga sebagai pusat hilirisasi industri dan sektor pengolahan, peningkatan sektor kependidikan dan kesehatan, makan bergizi gratis dan ketahanan pangan, air dan energi,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng Sri Widanarni.
Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalteng 2026, di Palangka Raya, Kamis (6/2/2025).
Sri Widanarni mengatakan tema Pembangunan yang telah ditetapkan untuk Kalteng pada 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kalteng Tahun 2025-2045, yaitu “Penguatan Pondasi Transformasi”.
Lebih lanjut diungkapkan, zonasi Pembangunan Kalteng berdasarkan RPJPD Kalteng 2025-2045 terbagi menjadi tiga wilayah zonasi pembangunan, yaitu Zona Barat, Tengah dan Timur.
Zona Barat mencakup Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Seruyan. Zona Tengah mencakup Kabupaten Gunung Mas, Katingan, Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kapuas. Sedangkan Zona Timur mencakup Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur.
“Sedangkan tema pembangunan per wilayahnya adalah Zona Timur adalah Hilirisasi Pangan, Lumbung Energi Baru dan Terbarukan Kalimantan, serta Positioning sebagai mitra pembangunan IKN di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Kemudian, Zona Tengah adalah hub pusat perdagangan dan jasa, pengembangan sentra pertanian terintegrasi, serta pusat riset dan pendidikan, serta Zona Barat adalah pusat hilirisasi sumber daya alam, kawasan hub perdagangan besar, serta konservasi taman nasional berkelanjutan.
Ia menyebut, sinkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi antar sektor dan antar wilayah dalam proses pembangunan sangat diperlukan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
“Semua ini harus dimulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup harmonisasi, sinergisitas dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, serta antar tingkat pemerintahan,” tambahnya.
Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan provinsi memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas provinsi/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan,” ujarnya.
Penyusunan RKPD 2026, diminta agar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Kalteng, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Hilirisasi sudah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, sehingga kita harus mendukung hal tersebut, karena akan meningkatkan nilai tambah yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Ia juga meminta agar mempertahankan kualitas pembangunan infrastruktur dan ikut mendukung ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Kalteng.
Ditegaskan, pembangunan sarana dan prasarana produksi yang telah dilaksanakan agar didukung juga dengan menjamin ketersediaan bahan bakunya, misalnya pabrik pakan ternak, harus memperhatikan ketersedian bahan baku, salah satunya mendorong peningkatan produksi jagung.
“Selain itu juga bagaimana sektor lain juga dapat terlibat dalam upaya pemasaran hasilnya. Ini juga menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan dan menekan angka inflasi,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kalteng Leonard S Ampung mengemukakan, pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kalteng 2026 bertujuan menjaring aspirasi untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kalteng 2026.
Aspirasi itu tentunya dari perangkat daerah dan emangku Kepentingan, serta menjaring aspirasi terkait permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan di Kalteng.
Agenda dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Lohing Simon, Kepala BPS Kalteng Agnes Widiastuti, Kepala Perwakilan BI Kalteng Yuliansyah Andrias, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Kalteng, serta Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalteng. (drt/KPO-4).
