Banjarmasin, Kalimantanpost.com – Rabithah Melayu Banjar menggelar Lokakarya Kebangsaan dengan tema “Intoleran, Radikalisme, dan Terorisme (Gerakan Harmoni untuk Indonesia Maju)”, di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (17/2/2025).
Kegiatan yang didukung oleh Bank Kalsel dan Baznas Kalsel ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Prof Dr KH Hafiz Ansyari (MUI Kalsel), Prof Dr H Hadin Muhjad (ULM), Prof Dr H Mujiburrahman (UIN), dan Takhlis Auzan (Mitra Deradikalisasi).
Selain itu, lokakarya ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalsel H Muhidin yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan diwakili Dir Intelkam Polda Kalsel, Kombes Pol Priyanto Priyo Hutomo, Satgaswil Kalsel Detasemen Khusus (Densus) 88, JATMI Kalsel serta para tokoh masyarakat.
Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso mengapresiasi atas terlaksananya Lokakarya Kebangsaan Rabithah Melayu Banjar ini.
“Ini merupakan inisiatif peran dari Ormas Rabithah Melayu Banjar untuk menjaga situasi dan kondisi yang kondusif. Dan berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terpapar oleh paham-paham radikalisme,” ujarnya.
Melalui lokakarya ini, Gubernur Kalsel H Muhidin juga berharap, dapat dihimpun saran dan masukan yang strategis untuk cipta kondisi di Kalimantan Selatan yang aman dan damai di tengah perbedaan di masyarakat.
“Pak Gubernur juga berpesan, agar pihak-pihak tertentu untuk bisa menyadari dan berkomunikasi dengan pihak lainnya, sehingga suatu persoalan yang dihadapi bisa dijembatani dengan sebaik-baiknya kepada pemerintah,” ucapnya.
Sementara, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan yang diwakili Dir Intelkam Polda Kalsel, Kombes Pol Priyanto Priyo Hutomo, dalam sambutannya menyampaikan, melalui kegiatan ini semua pihak bersama-sama dapat menghindari bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
“Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan budaya. Keragaman ini adalah kekuatan besar yang menjadi identitas bangsa. Namun di era demokrasi saat ini, dinamika ekspresi keberagaman kerap berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik, baik masyarakat maupun antar umat beragama,” katanya.
Disebutkan, intoleransi dan radikalisme sering kali bermula dari pemahaman agama yang sempit serta sifat eksklusif yang menganggap diri atau kelompoknya paling benar, dan yang lain dianggap salah.
“Pemikiran ini menjadi bibit bagi tindakan ekstrimisme yang apabila tidak dicegah dapat berkembang menjadi aksi terorisme,” sampai Kapolda Kalsel.
Kegiatan lokakarya ini, lanjutnya, menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya bersama dalam mewujudkan harmonisasi sosial dan mencegah bahaya ideologi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Melalui kegiatan ini, kita berkomitmen untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila, serta mengedepankan dialog dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.
Ketua Umum Rabhitah Melayu Banjar, HM Syarbani Haira, menyampaikan bahwa kegiatan ini menyoroti masalah human resource, soal kebangsaan dan kemasyarakatan, serta bagaimana menangkal berkembangnya paham intoleransi, radikalisme dan terorisme di Indonesia, khususnya di Bumi Lambung Mangkurat.
“Saat ini ada kelompok-kelompok tertentu di negeri ini yang ingin mendirikan khilafah. Sementara Indonesia kan sudah final dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Syarbani di sela kegiatan.
Dalam kegiatan ini lanjutnya, diharapkan akan banyak masukan dan gagasan apa yang sebaiknya dilakukan oleh negara. Menurutnya, negara jangan hanya sibuk dengan pembangunan saja, tapi juga harus memikirkan masa depan bangsa ini.
Syarbani mencontohkan sejumlah negara maju di Timur Tengah yang ada warga negaranya ingin mengubah bentuk ideologi negara. Namun pemerintahnya lalai terhadap konflik yang terjadi sehingga terjadi perpecahan.
“Tentu kita tidak ingin hal seperti itu terjadi di negara Indonesia yang sudah menyepakati Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan dasar hukum negara kita,” tuntasnya. (Opq/K-3)
