BANJARMASIN, kalimantanpost.com – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Komisi III, Ahmad Maulana, menyoroti ketimpangan dalam alokasi bantuan pemerintah terhadap lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa banyak madrasah yang belum tersentuh bantuan.
Sementara sekolah umum terus mendapat dukungan dari segi fasilitas, tenaga pengajar, hingga pembangunan infrastruktur.
Maulana menilai kondisi ini sebagai ironi yang perlu segera diatasi, terutama di Kalimantan Selatan. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk lebih proaktif dalam mencari solusi guna mendukung madrasah, meskipun lembaga tersebut secara administratif berada di bawah Kementerian Agama.
“Kita harus mencari formula yang tidak melanggar aturan, tetapi tetap memungkinkan intervensi dari pemerintah daerah dalam pembinaan madrasah,” Ucapnya usai rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalse Tahun 2025 – 2029, Selasa (25/3/2025)
Menurutnya, selama ini permohonan bantuan dari madrasah kerap terbentur dengan alasan bahwa kewenangan pendidikan agama bersifat vertikal di bawah pemerintah pusat. Namun, ia menilai hal ini seharusnya bukan menjadi penghalang bagi pemerintah provinsi untuk turut serta dalam pembinaan madrasah, sebagaimana bantuan hibah yang diberikan kepada pesantren.
“Kalau pesantren bisa menerima hibah, kenapa madrasah tidak bisa? Padahal, mereka juga bagian dari pendidikan Islam yang berkontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah provinsi melakukan pendampingan terhadap madrasah, termasuk dengan memberikan arahan dan prosedur yang jelas agar mereka bisa memperoleh bantuan yang layak.
Maulana berharap ke depan ada langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah agar madrasah di Kalimantan Selatan mendapat perhatian yang lebih baik, sehingga kesenjangan dalam dunia pendidikan bisa dikurangi.
“Saya berharap madrasah juga menjadi perhatian bersama,” Pungkasnya (fin/KPO-1)
