RANTAU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan RPJMD 2025-2029 dan Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappelitbang Tapin, Selasa (4/3/2025) dibuka Bupati Tapin, H. Yamani.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, Sekda Tapin Dr. Sufiansyah, para kepala dinas, asisten, staf ahli, serta unsur perangkat daerah dan tokoh masyarakat Tapin.
Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Haris Prayoga, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Forum ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran dari pemangku kepentingan guna menyusun rancangan awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Kabupaten Tapin, “ujarnya.
Ketua DPRD Tapin, Achmad Riduan Syah, menekankan pentingnya forum ini dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah.
“DPRD memiliki kewajiban memastikan kebijakan pembangunan disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan konstruktif dalam mewujudkan visi pembangunan Tapin, “ungkapnya.
Menurutnya, RPJMD 2025-2029 akan menjadi dokumen strategis untuk menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan, sedangkan RKPD 2026 menjadi pedoman tahapan pembangunan operasional.
“DPRD akan terus mengawal proses ini agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah,” ujarnya.
Bupati Tapin, H. Yamani menegaskan, forum ini merupakan langkah awal dalam perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi publik.
“Forum ini bertujuan menghimpun aspirasi dan saran dari pemangku kepentingan terkait prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah,” jelasnya.
Ia menekankan beberapa target utama yang harus dicapai dalam RPJMD 2025-2029, antara lain:
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Penurunan tingkat kemiskinan dan stunting.
- Penurunan tingkat pengangguran
- Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi
- Penguatan infrastruktur dan reformasi birokrasi
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Bupati Yamani juga menyoroti pentingnya inovasi dan kolaborasi pendanaan untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kabupaten Tapin, tetapi perlu menggali sumber pendanaan lain seperti APBD Provinsi Kalsel, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kerja sama dengan dunia usaha,“ paparnya.
Oleh karenanya itu, Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk proaktif dalam menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta.
“Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga harus menjadi perhatian utama guna mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Bupati Yamani berharap seluruh peserta forum dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Mari bersama-sama mewujudkan Tapin yang maju dan beriman—berintegritas, sejahtera, inovatif, agamis, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Diakhir kegiatan penandatanganan berita acara Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Tapin, mulai dari Ketua DPRD Tapin, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan diakhiri Bupati Tapin. (abd/KPO-4)
