JOGJAKARTA, Kalimantanpost.com – Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi menyatakan kesiapan untuk menjaga integritas dan komitmen untuk mencegah korupsi di wilayahnya.
“Kami hadir dengan semangat untuk menyamakan persepsi dan sebagai bukti integritas kami,” kata Bahrul, usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah, yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).
Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi bersama Ketua DPRD Ayu Dian, dan sekdakab H Zulkipli.
Bahrul Ilmi menegaskan, bersama DPRD, kami siap menjaga marwah pemerintahan dan akan menjaga komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Barito Kuala tercinta.
Sebelumnya, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto menekankan bahwa komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan menjadi aspek utama yang harus diperkuat pasca-pelantikan.
Ia bahkan mengusulkan agar tema “Penguatan Kepala Daerah” diubah menjadi “Komitmen Kepala Daerah” sebagai bentuk penegasan bahwa pemimpin daerah telah memiliki kekuatan, namun perlu menjaga integritas mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo menaruh perhatian khusus pada pengawasan dana desa. Meskipun jumlahnya kecil, namun jika tidak dikelola dengan baik, tetap berpotensi disalahgunakan.
Setyo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara kepala daerah, anggota DPRD, serta instansi penegak hukum untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi.
Ia mengingatkan bahwa meskipun KPK tidak selalu terlihat di lapangan, namun pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.
Tak kalah pentingnya, Setyo juga menyoroti bahwa kepala daerah telah melewati berbagai tantangan sejak tahap pencalonan hingga pelantikan. Oleh karena itu, setelah resmi menjabat, mereka diharapkan terus berkomitmen pada tata kelola yang bersih dan profesional.
Selain itu, Setyo juga mengungkapkan perhatian KPK terhadap rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) pada bidang pengadaan barang dan jasa, serta pentingnya memperbaiki pengelolaan anggaran daerah untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.
“Perbaikan sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat akan berkontribusi pada peningkatan IPK, yang sangat dipengaruhi oleh faktor demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan,” tambahnya.
“Kepala daerah sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pemilihan. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah, yang terpenting adalah menjaga komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik,” ujar Setyo.
Acara yang dihadiri oleh kepala daerah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. (adv/agung/KPO-4)
