BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama mitra kerja pada Senin (18/03/25) sore di ruang rapat Komisi IV.
Rapat ini bertujuan untuk membahas program kerja tahun 2025 pasca penyesuaian anggaran yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, S.H., serta dihadiri Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel.
Dalam sambutannya, Jihan menyampaikan bahwa tujuan utama rapat ini adalah untuk mengevaluasi program kerja mitra kerja yang terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami ingin mengetahui kegiatan apa saja yang terkena efisiensi dan memastikan bahwa anggaran yang dipertahankan memang benar-benar untuk program prioritas. Selain itu, kami juga ingin mendengar masukan terkait program yang dianggap cukup urgen tetapi terkena pemangkasan anggaran. Jika nantinya ada pengembalian anggaran, kami akan mengarahkan dana tersebut ke sektor yang membutuhkan,” ujar Jihan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi IV berkomitmen untuk memastikan efisiensi anggaran tidak menghambat program-program strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang kepemudaan, ketenagakerjaan, dan layanan perpustakaan.
Rapat ini juga menjadi forum bagi mitra kerja untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program mereka akibat kebijakan efisiensi. Sejumlah perwakilan dinas menyampaikan usulan serta alternatif solusi agar program-program penting tetap dapat berjalan secara optimal.
Komisi IV DPRD Kalsel akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan efisiensi anggaran ini dan mengawal alokasi anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Evaluasi lanjutan direncanakan akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan guna memastikan kebijakan ini berjalan sesuai harapan.(nau/KPO-1)
