Oleh : Muhammad Aufal Fresky
Penulis buku Empat Titik Lima Dimensi
Kehadiran pemimpin bukan hanya sebagai “kompas” penunjuk arah bagi pengikutnya. Lebih dari sebagai pemberi harapan yang senantiasa membangunkan spirit optimisme dalam jiwa masyarakat. Ironinya, sebagian warga mulai pesimis terhadap ulah pemegang mandat yang tidak jujur. Krisis kepercayaan kita seakan-akan berada di ujung tanduk manakala hampir setiap waktu selalu disuguhi beragma pemberitaan negatif pemimpin-pemimpin kita. Sudah tak terhitung jumlahnya pejabat publik, baik di level daerah maupun pusat, yang terjerat kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan beragam bentuknya. Kekecewaan kita semakin menjadi-jadi ketika sebagai pemimpin melabrak hukum dengan semau-maunya. Kekuasaan hanya dijadikan wadah untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Segala macam cara digunakan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sungguh miris. Padahal, pekerjaan rumah yang sedang dihadapi semakin banyak dan beragam. Padahal, tantangan dari dalam maupun luar juga semakin kompleks.
Mulai dari masifnya judi online, peredaran narkoba, krisis karakter kaum muda, pengangguran, krisis karakter pemuda, dan sebagianya, Bukankah beragam persoalan itu harus menjadi perhatian pemimpin terpilih. Entah itu kepala desa, walikota, bupati, gubernur, dan presiden sekalipun, harus mengutamakan kepentingan rakyat. Saya rasa, semuanya sudah paham betul. Bahkan hafal di luar kepala bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Tapi faktanya, sebagian justru bersikap semena-mena dan menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan “lain”. Hak-hak rakyat dirampas. Anggaran negara dipangkas. Seolah semuanya wajar-wajar saja. Padahal, menyebabkan kerugian besar bagi kita semua.
Maka wajar jika sampai saat ini bangsa dan negara ini seolah berjalan di tempat atau bahkan bergerak mundur di segala bidang. Bisa jadi karena ulah pejabat-pejabat korup itu. Pejabat yang hanya mementingkan urusan perutnya sendiri. Lagi-lagi, kita mengelus dada, ketika tersangka dan atau terdakwa kasus KKN itu tertawa lebar di depan layar kaca. Seolah tanpa perasaan bersalah dan berdosa mereka memberikan keterangan di depan jurnalis. Rasa malunya sudah hilang. Sekali lagi, korupsi dengan segala bentuknya wajib diperangi. Harus dibasmi hingga akar-akarnya. Dalam hal ini, tentu membutuhkan kehadiran sosok pemimpin kharismatik dan berjiwa Pancasila. Pemimpin yang perkataan dan perbuatannya bisa menjadi panutan seluruh masyarakat.
Bangsa ini membutuhkan hadirnya pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen tinggi untuk mengayomi rakyat. Komitmennya tersebut bukan hanya diucapkan semasa kampanye. Tapi mesti dibuktikan dengan tindakan nyata ketika sudah duduk di kursi kekuasaan. Tentu bisa dilihat dari beragam kebijakan, aturan, dan program yang dikeluarkan. Pemimpin semacam itulah yang bisa diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Sebab, yang diutamakan adalah kepentingan rakyat. Dia akan berupaya sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih beradab, adil, makmur, dan sejahtera. Nasionalismenya menggelora. Jiwa patriotismenya menyala-nyala. Penghayatan dan pengamalannya terhadap nilai-nilai Pancasila tidak diragukan lagi.
Pemimpin berjiwa Pancasila diharapkan mampu menjadi problem solver. Sebab, dia merasa betul bahwa Pancasila bukan sekadar deretan kata-kata yang diucapkan dan dihafalkan. Lebih dari itu, merupakan pandangan dan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, dia meyakini bahwa dengan nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam setiap sendi kehidupan. Lebih-lebih kita saat ini sedang menyongsong cita-cita besar yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yaitu Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Tentunya, persiapannya dari sekarang. Terutama dalam melahirkan pemimpin-pemimpin berjiwa Pancasila.
Saya meyakini betul, jika setiap komponen bangsa, khususnya para pemimpinnya, menjalan nilai-nilai Pancasila, maka bukan tidak mungkin bangsa ini menjelma menjadi bangsa yang hebat, bermartabat, dan disegani dunia. Nilai-nilai itu antara lain: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jika pemimpin kita mengamalkan nilai ketuhanan, dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan amanah yang diembannya. Sebab, merasa betul bahwa Tuhan selalu mengawasi tindak-tanduknya. Dia paham betul mana yang halal, mana yang haram. Selain itu, dia akan menginpirasi banyak orang untuk menjadi masyarakat yang religius alias taat kepada Tuhan.
Kemudian, jika pemimpin kita menghayati dan mengamalkan nilai kemanusiaan, dia tidak akan sembarangan dalam memperlakukan rakyat. Dia akan selalu menghargai dan menghormati semua manusia tanpa pandang bulu. Tanpa melihat latar belakangnya. Baginya, setiap manusia wajib untuk diperlakukan sebaik-baiknya. Begitulah ajaran humanisme. Yaitu agar kita selalu memanusiakan manusia lainnya. Memenuhi segala hal yang memang menjadi hak-haknya. Terutama masyarakat yang sedang dipimpin. Lalu, terkait nilai persatuan, pemimpin memang harus selalu menjadi inisiator, konseptor, dan aktor utama dalam memperkokoh persatuan di tengah masyarakat.
Apalagi, bangsa dan negara ini sangat heterogen, Potensi munculnya benih-benih konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) itu sangat kuat. Dalam hal ini, pemimpin harus selalu menjaga stabilitas nasional, kerukunan, dan solidaritas sosial. Jagnan sampai membiarkan adanya oknum/organisasi yang melancarkan aksi anarkisme dan premanisme yang bisa menyulut perpecahan dan pertikaian. Ini sangat membahayakan. Bisa membuat kita tercerai-berai. Disintegrasi sosial harus ditangkal sedini mungkin. Kemudian, terkait nilai kerakyatan, pemimpin sudah semestinya selalu memprioritaskan kepentingan rakyat apapun apapun risiko dan tantangannya. Tidak hanya itu, dalam proses pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Mengutamakan musyawarah mufakat untuk menetapkan keputusan dan mencari jalan keluar atas suatu persoalan.
Terakhir, pemimpin harus mendasari setiap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan dengan nilai-nilai keadilan. Jangan sampai rakyat merasa diperlakukan semena-mena dan tidak adil dalam kepemimpinannya tersebut. Keadilan di sini bisa menyangkut keadilan dalam mengenyam pendidikan layak, keadilan dalam mendapatkan akses ekonomi, keadilan dalam memperoleh akses kesahatan, dan semacamnya. Artinya pelayanan kepada masyarakat harus merata dan berkeadilan.
Begitulah tipikal pemimpin yang kita dambakan bisa menjadi teladan. Kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai Pancasila ini harus digaungkan dari sekarang. Mengingat bangsa ini, saya rasa sudah mulai melupakan dan mengkerdilkan peran Pancasila itu sendiri. Seolah-olah hanya menjadi sila-sila yang dibacakan dalam setiap momentum kenegaraaan dan upacara hari Senin. Padahal, dalam laku hidup kita sendiri, jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi, pemimpin bermental dan berkarakter Pancasila ini merupakan sebenar-benarnya pemimpin. Pekerjaan rumah yang menumpuk ini perlahan bisa kita entaskan jika pemimpin pancasilais ini mulai bertebaran di mana-mana. Saya pribadi masih optimistis, bangsa ini memiliki banyak kader-kader pemimpin bangsa dengan kualitas mumpuni. Yakni pemimpin yang antara tindakan dan ucapannya sejalan. Pemimpin yang mati-matian mengamalkan dan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, masa depan Indonesia, bukan tidak mungkin, akan semakin cerah di kemudian hari. Semoga saja.
