BANJARBARU,Kalimantanpost.com– Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Banjarbaru, Tim Banjarbaru Haram Manyarah (Hanyar) menyoroti potensi terjadinya politik uang dalam proses pemilihan.
Inisiator Tim Banjarbaru Hanyar, Prof Denny Indrayana, mengingatkan bahwa PSU harus menjadi momentum refleksi, bukan ajang praktik politik uang.
Ia mengenang pengalaman PSU Pilgub Kalsel 2020 yang digelar pada 2021 dan bertepatan dengan hari raya.
“Saat itu, saya membuat konten untuk mengingatkan agar tidak ada politik uang dalam bentuk THR, zakat fitrah, dan parcel. Jangan sampai PSU kali ini mengulang kejadian serupa yang bisa menghilangkan esensi putusan MK,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (25/3/2025) malam.
Denny menegaskan bahwa politik uang menjadi permasalahan utama dalam PSU di berbagai daerah. Namun, ia optimistis hal tersebut tidak berlaku di Banjarbaru, yang menurutnya memiliki tingkat pendidikan lebih baik.
“Banjarbaru harus mencerminkan pemilihan yang edukatif. Artinya, politik uang tidak laku,” katanya.
Ia pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan iming-iming uang dalam memilih pemimpin.
Sementara itu, Ketua Tim Banjarbaru Hanyar, Dr Pazri,menegaskan, pihaknya akan mengawal seluruh tahapan PSU, mulai dari pengundian nomor urut hingga proses pemungutan suara pada Sabtu, 19 April mendatang.
“Jadwal sudah kami pegang. Kami akan melakukan konsolidasi internal dan menyusun strategi agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Pazri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya PSU agar berlangsung jujur dan adil.
“Kami siap melakukan advokasi dan mengawal PSU hingga tuntas, khususnya dalam Pilkada Banjarbaru,” tegasnya.(dev/KPO-4)
