Martapura, Kalimantanpost.com – Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah guna mencapai target pembangunan nasional yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy pada rapat koordinasi nasional yang digelar secara daring melalui zoom meeting, Kamis (10/04/2025).
Restuardy menjelaskan, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 yang baru saja diterbitkan, menjadi pedoman utama pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2025–2029.
“Salah satu acuan penyusunan Inmendagri ini, RPJMN 2025-2029 yang baru ditetapkan Februari lalu melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Maka seluruh daerah harus menyesuaikan muatan dalam dokumen perencanaan mereka,” ujarnya.
Restuardy menekankan, perencanaan pembangunan kedepan harus berbasis data yang akurat dan berorientasi pada hasil yang nyata di lapangan.
“Penguatan peran perangkat daerah menjadi kunci menyusun renstra, yang tidak hanya administratif, tapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dia juga menyebut, dokumen RPJMD kali ini harus mulai mengakomodasi program hingga 2030 untuk mengantisipasi masa transisi ke RPJMD berikutnya, khususnya saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun tersebut.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda/Bappedalitbang, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD serta pejabat bidang perencanaan dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya Pemkab Banjar melalui Bappedalitbang.
Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq menyambut positif terbitnya Inmendagri ini. Kabupaten Banjar segera menyesuaikan muatan RPJMD agar sejalan dengan RPJMN 2025-2029.
“Koordinasi lintas perangkat daerah, segera kami lakukan agar dokumen perencanaan kita benar-benar kuat, terukur dan berdampak langsung ke masyarakat,” pungkasnya. (Wan/K-3)
