BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima secara resmi Dokumen Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026, yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (24/4/2025).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo didampingi kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin, disaksikan seluruh jajaran pejabat pemerintahan, Forkopimda, dan perwakilan masyarakat.
Dokumen Pokir DPRD tahun ini memuat total 2.084 usulan, yang dihimpun dari berbagai kegiatan reses dan dialog langsung antara anggota dewan dan masyarakat. Usulan-usulan ini mencakup kebutuhan mendasar seperti pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan petani, nelayan, dan perempuan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menegaskan bahwa penyusunan pokir bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bentuk nyata keberpihakan DPRD terhadap kebutuhan rakyat.
“Setiap poin dalam pokir ini adalah hasil dari suara rakyat yang kami serap langsung di lapangan. Ada kebutuhan mendesak soal akses jalan pertanian, permintaan pupuk bersubsidi, hingga aspirasi dari kaum perempuan yang ingin lebih diberdayakan,” tegas H. Kartoyo.
Ia juga mendorong agar pemerintah provinsi tidak menjadikan dokumen pokir sebagai pelengkap seremonial semata, namun sungguh-sungguh memasukkannya dalam prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.
“Kami ingin Pokir DPRD tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif di e-Pokir, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” lanjutnya.
Menurut Kartoyo, masukan dari masyarakat terkait pembangunan jalan, sarana pendidikan, hingga pemberdayaan perempuan dan UMKM menunjukkan bahwa masyarakat Kalsel semakin kritis dan peduli terhadap arah pembangunan.
Musrenbang RKPD 2026 sendiri mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional”, yang sejalan dengan visi Kalsel Bekerja 2025–2029.
Dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, DPRD berharap agar setiap aspirasi rakyat benar-benar menjadi fondasi dalam menyusun arah pembangunan Kalimantan Selatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.(nau/KPO-1)
