Banjarbaru, Kalimantanpost.com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, melontarkan pernyataan tegas.
Dia berencana menutup operasional Hotel Batung Batulis yang berlokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru.
Alasannya, kerugian operasional yang terus menerus membebani keuangan daerah.
Dalam pernyataannya yang disampaikan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (14/4), Muhidin menyoroti bahwa biaya operasional hotel yang dikelola oleh BUMD PT Bangun Banua jauh lebih besar dibandingkan pendapatannya.
“Kalau rugi terus, buat apa diteruskan? Mending ditutup,” ujarnya lugas di hadapan wartawan.
Menurutnya, penutupan hotel akan menghilangkan beban pengeluaran rutin seperti gaji karyawan, tagihan listrik, dan air yang selama ini terus menguras anggaran perusahaan daerah tersebut.
Penutupan ini bukan akhir dari segalanya.
Muhidin justru membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola hotel tersebut.
Dirinya mendorong PT Bangun Banua untuk mulai menjajaki peluang kemitraan dengan para pengusaha atau investor yang berminat mengambil alih pengelolaan hotel.
“Nanti ajukan proposal, dicek. Batung Batulis yang di Banjarbaru itu ‘kan luas lahannya.
Nah, apakah nanti sistemnya dibangun ulang atau bagaimana bentuk kerja samanya, itu nanti menyesuaikan,” kata Muhidin.
Hotel Batung Batulis, yang sebelumnya digadang-gadang menjadi aset kebanggaan daerah, kini menghadapi kenyataan pahit.
Minimnya okupansi kamar dan tidak kompetitifnya pengelolaan membuat hotel ini sulit bersaing dengan hotel-hotel swasta di tengah kota.
Belum lagi, efisiensi manajemen yang dinilai belum optimal turut memperparah situasi.
Hotel Batu Batulis sebenarnya berada di lokasi yang sangat strategi. Di Banjarbaru lokasinya tepat di samping Jalan A Yani.
Sementara di Banjarmasin bersebelahan dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, yang notabene tengah kota.
Isian kamar dua hotel tersebut sangat rendah. Operasional hanya ditunjang dari penyewaan aset.
Di Banjarmasin disewa Rumah Makan Wong Solo. Sementara di Banjarbaru disewa Uncle B Coffee.
Di samping itu menurut Muhidin seluruh aset milik daerah harus dikelola secara profesional dan memberikan keuntungan, bukan menjadi beban.
Pernyataan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel di bawah kepemimpinan H Muhidin siap melakukan pembenahan besar-besaran terhadap kinerja BUMD. mns/K-2)
