Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Ekonomi

OJK Kalsel: Sektor Jasa Keuangan Kalsel Terjaga Stabil di Tengah Meningkatnya Risiko Ketidakpastian

×

OJK Kalsel: Sektor Jasa Keuangan Kalsel Terjaga Stabil di Tengah Meningkatnya Risiko Ketidakpastian

Sebarkan artikel ini
IMG 20250424 202657
Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo. (Kalimantanpost.com/Opiq)

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai sektor jasa keuangan di Kalsel tetap terjaga stabil, di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global.

Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo, mengatakan perekonomian Kalimantan Selatan masih terus tumbuh sebesar 5,05 persen secara cumulative to cumulative di tengah tantangan global maupun domestik, dengan nominal PDRB Rp.1.081,8 triliun, sedikit lebih tinggi dari nasional sebesar 5,03 persen dengan nominal PDB sebesar Rp. 3.296,7 triliun.

Kalimantan Post

“Ekonomi Kalimantan Selatan masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu industri pertambangan, pengolahan, dan pertanian,” ujar Agus Maiyo, dalam Media Update OJK, Kamis (24/4/2025).

Sedangkan, pada sektor perbankan, lanjutnya, terjaga stabil dengan kinerja intermediasi yang kontributif. Kondisi tersebut didukung oleh likuiditas yang memadai, dan tingkat permodalan yang kuat di tengah peningkatan
risiko ketidakpastian.

Kredit perbankan posisi Februari 2025 tetap melanjutkan double digit growth sebesar 18,59 persen (yoy) (Januari 2025: 18,16 persen) dengan outstanding Rp77,45 triliun. Angka
tersebut sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi outstanding Januari 2025 sebesar Rp77,10 triliun.

Komposisi kredit utamanya ditopang oleh kredit modal kerja sebesar 23,98 persen dan kredit investasi sebesar 22,94%. Kedua kredit tersebut adalah bersifat produktif yang diharapkan dapat mendorong peningkatan penghasilan dan kapasitas usaha di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, kata Agus, dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 13,01 persen menjadi Rp94,03 triliun (Januari 2025: 11, 59 persen). Pertumbuhan DPK yang tinggi ditopang oleh deposito yang tumbuh sebesar 32,47 persen yoy, diikuti oleh giro sebesar 10,16%, dan tabungan sebesar 6,09 persen.

Menurutnya, kinerja sektor perbankan tersebut diikuti dengan Loan-to-Deposit (LDR) sebanyak 82,37 persen dan kualitas kredit yang baik, tecermin dari Non-Performing Loan (NPL) yang terjaga pada level 1,14 persen.

Dari sisi perbankan syariah, pertumbuhan positif terlihat dari peningkatan aset, DPK, dan kredit posisi Februari 2025 secara berurutan sebesar 24,92 persen, 21,81 persen dan 13,37 persen yoy. Intermediasi perbankan syariah cukup baik dengan LDR sebesar 83,74 persen serta profil risiko yang terjaga dengan rasio NPF sebesar 0,97 persen.

Kinerja sektor perbankan tersebut diikuti dengan Loan-to-Deposit (LDR) sebanyak 82,37 persen dan kualitas kredit yang baik, tecermin dari Non-Performing Loan (NPL) yang terjaga pada level 1,14 persen.

Agus menambahkan, perkembangan industri keuangan nonbank di Kalsel posisi Januari 2025 terjaga stabil. Piutang Perusahaan Pembiayaan meningkat sebesar 0,93 persen yoy atau menjadi sebesar Rp12 triliun. Non-Performing Financing (NPF) atau jumlah pembiayaan macet terjaga di angka 1,86 persen, lebih kecil dari NPF Nasional 2,96 persen.

Baca Juga :  Harga LPG 3 Kg Mahal di Eceran, Ini Kata Hiswana Migas Kalsel

“Berdasarkan jenis kegiatan, pembiayaan investasi menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp5,8 triliun, diikuti pembiayaan multiguna sebesar Rp4,25 triliun dan modal kerja sebesar Rp1,32 triliun. Sedangkan berdasarkan sektor ekonomi, Pertambangan dan Penggalian masih menjadi sektor dengan penyaluran tertinggi, yaitu sebesar Rp3,78 triliun. Sementara itu, 3 daerah
dengan penyaluran terbesar yaitu Kota Banjarmasin (Rp3,64 triliun), Kabupaten Tanah Bumbu (Rp2,02 triliun) dan Kabupaten Tabalong (Rp1,40 triliun),” beber Agus.

Lebih jauh dijelaskan, di sisi industri dana pensiun, total aset per Januari 2025 menunjukkan peningkatan dengan tumbuh
sebesar 8,49 persen yoy dengan nilai mencapai Rp348 miliar (Desember 2024: 8,38 persen).

Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di Januari 2025 tumbuh 52,79 persen yoy (Desember 2024: 55,55 persen yoy), dengan nominal sebesar Rp876 miliar. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) berada di posisi 1,94 persen (Desember 2024: 2,04 persen).

Pada posisi Februari 2025, kinerja Pasar Modal di Kalsel melanjutkan tren positif. Nilai
kepemilikan saham menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu sebesar 88,91 persen, atau menjadi sebesar Rp146 triliun. Di sisi lain, jumlah Single Investor Identification (SID) meningkat 7,55 persen dengan kota terbanyak yaitu Banjarmasin dengan 52.268 investor, diikuti oleh Banjarbaru (19.164
investor) dan Banjar (18.779 investor).

Kemudian, Agus menyampaikan, layanan yang diterima melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dengan domisili kejadian
di Kalimantan Selatan sebanyak 1.094 layanan, didominasi oleh pertanyaan (724 layanan), permintaan informasi (262 layanan), dan 108 pengaduan. Seluruh layanan telah ditanggapi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait.

“Sepanjang Januari s/d Maret 2025, OJK Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan 14 kegiatan edukasi di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Banjar. Sebanyak 1.330 orang telah menerima edukasi keuangan, dengan ragam tema antara lain pengenalan OJK dan produk/layanan jasa keuangan, pengelolaan keuangan, serta waspada aktivitas keuangan ilegal,” katanya.

Baca Juga :  Jemaah Umroh di Travel Sholli dari Sampit Hingga Palembang, Seat Agustus Sudah Terpenuhi

Selain itu, kata dia, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) OJK Kalsel senantiasa mendukung pelaksanaan dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

“Salah satu bentuk komitmen untuk terus mencegah dan memberantas kasus investasi ilegal melalui Rapat Koordinasi SATGAS PASTI tahun 2025 yang akan dilaksanakan
tanggal 25 April 2025,” ungkap Agus.

Ia menambahkan, pada tanggal 7 Maret 2025, OJK bersama Pemerintah Daerah Kalsel
mengukuhkan secara serentak delapan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) di Kalsel, yaitu TPAKD Kabupaten/Kota Banjar, Banjarbaru, Barito Kuasa, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tanah Bumbu. Kegiatan tersebut didahului oleh Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

“OJK bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sepakat untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan inklusif di bumi Lambung Mangkurat,” tuntasnya. (Opq/KPO-1)

Iklan
Iklan