PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) melaksanakan rakor Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), di Aula Barakat Martapura, Senin (5/5).
Rakor dibuka Bupati diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah dan dihadiri Plh Kadis P2AP3KB H Aswadi, para Kepala SKPD serta Gugus Tugas KLA Kabupaten Banjar.
Sambutan tertulis Bupati disampaikan Asisten Ikhwansyah mengatakan, Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan salah satu program unggulan yang bertujuan memastikan setiap anak di Indonesia, termasuk Kabupaten Banjar memperoleh haknya secara optimal.
“Melalui rakor ini, kita ingin menyusun langkah-langkah konkret agar Banjar dapat menjadi Kabupaten Layak Anak bagi anak-anak kita, dan saat ini kita berada di tengah tantangan besar, terutama terkait isu kekerasan terhadap anak, masalah pendidikan serta akses lainnya,” ungkapnya.
Menurutnya, kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, akan terwujud Kabupaten Banjar yang layak bagi anak-anak.
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Merilu Ripner menjelaskan, tujuan rakor ini, yakni sinergitas terkait KLA, khususnya Kabupaten Banjar.
Tahapan berikutnya adalah e monev KLA, kemudian pada 16 Mei akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara virtual.
“Melalui rakor ini, kita menyamakan persepsi dan menyiapkan apa saja untuk verifikasi nantinya.
Target setelah tiga tahun berturut-turut meraih Pratama, 2 tahun Madya dan tahun lalu kita kurang 16 poin untuk mencapai Nindya.
Harapannya tahun ini, kita mampu memperoleh predikat Nindya atau lebih lagi ke predikat Utama,” ucap Merilu.
Dia menuturkan, langkah yang diambil mengantisipasi kekurangan nilai 16 poin tadi, adalah memenuhi data dukung, kemudian lebih sinergi lagi di beberapa kluster.
Kekurangan tersebut disampaikan pada rakor ini.
“Diharapkan lewat rakor ini, semua Gugus Tugas KLA dapat bersama-sama mewujudkan Kabupaten Banjar Layak Anak guna meraih predikat lebih tinggi dan terpenting, dalam rangka pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak,” pungkasnya. (adv/K-2)
