Katingan, Kalimantanpost.com – Bupati Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) Saiful menemui pihak Kementerian Menteri Sosial (Mensos) untuk berkonsultasi terkait teknis penyiapan pembentukan Sekolah Rakyat di kabupaten setempat.
“Pertemuan ini kami lakukan di Kantor Kemensos kemarin guna membahas lebih dalam kesiapan daerah dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat Tahun Pelajaran 2025/2026,” kata Saiful di Kasongan, Jumat.
Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Katingan telah mengusulkan lokasi baru yang dinyatakan bebas sengketa (clean and clear) untuk pembangunan fasilitas permanen Sekolah Rakyat dengan luas lahan sekitar belasan hektare.
Sementara itu, solusi jangka pendek disiapkan melalui pemanfaatan gedung eksisting untuk segera memulai proses pendidikan.
Lanjut dijelaskan kesiapan ini disampaikan sebagai respons atas dua surat resmi dari Kementerian Sosial: Surat No: S-33/MS/PRO4.1/3/2025 tertanggal 11 Maret 2025 dan Surat No: 1204/1/PR.01.04/4/2025 tertanggal 14 April 2025, yang mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pembentukan Sekolah Rakyat.
“Pemerintah Kabupaten Katingan juga telah menyerahkan proposal resmi beserta dokumen pendukung melalui Surat Pengantar Bupati No: 400.9/326/Dinsos/IV/2025 dan Surat Bupati No: 400.9/327/Dinsos/2025,” ucapnya.
Bupati Saiful juga menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2025/2026 dapat segera dimulai seiring kesiapan lokasi, sumber daya manusia dan dukungan lintas sektor.
Dia menambahkan, audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi teknis antara pusat dan daerah agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Sehingga sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjawab kesenjangan pendidikan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk Kabupaten Katingan,” katanya.
Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan siap memberikan dukungan penuh terhadap program ini.
“Sekolah Rakyat adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan. Pemerintah daerah mendukung penuh agar program ini berjalan lancar dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dia berharap, pendirian Sekolah Rakyat dapat menjadi terobosan baru dalam menghadirkan pendidikan alternatif yang fleksibel, berorientasi pada pengembangan karakter, keterampilan, serta pemberdayaan sosial masyarakat.
“Langkah ini juga menandai awal dari proses yang lebih besar dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berpihak kepada masyarakat,” katanya. (Ant/K-3)
