Banjarmasin, Kalimantanpost.com – Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, bersama Komisi I DPRD mendampingi proses verifikasi lapangan terkait dugaan sengketa lahan antara warga transmigrasi Gunung Kupang dan TNI AD (Kodim 1006/Banjar), Selasa (20/5).
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Zibang TNI AD, ATR/BPN Banjarbaru, serta Dinas Transmigrasi Kalsel. Verifikasi dilakukan dengan meninjau sejumlah patok tanah yang diklaim oleh kedua belah pihak.
“Verifikasi ini sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Ditemukan bahwa dalam lahan yang diklaim TNI, terdapat area program transmigrasi dari pemerintah pusat,” ujar Gusti Rizky.
Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari R, menambahkan bahwa pengukuran ulang dilakukan agar data yang diperoleh menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan. “Semoga hasil hari ini bisa membuat masalah ini terang,” katanya.
Perwakilan warga, Rahmadi, menyampaikan bahwa pengukuran dimulai dari titik nol sesuai batas patok yang selama ini tidak berubah. Proses pengukuran ulang oleh ATR/BPN masih berlangsung, menyisir patok berdasarkan peta resmi milik Disnakertrans Kalsel dan TNI AD.(Dev/K-3)
