PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memperluas akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui Kartu Huma Betang Sejahtera.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan dan Plt Dirut RSUD Doris Silvanus, Sayuti Syamsul kepada awak media, terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kalteng ke-68, di Palangka Raya, Senin (19/5/2025).
“Secara umum, kegiatan kita saat ini adalah dalam rangka memeriahkan HUT Kalteng ke-68. Salah satunya adalah memberikan akses pengobatan kepada masyarakat sesuai dengan cita-cita presiden, pengobatan gratis,” kata Suyuti Syamsul.
Dijelaskan bahwa program pengobatan gratis sebenarnya telah berjalan melalui 205 puskesmas di seluruh Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, tercatat sekitar 21 ribu orang telah memanfaatkan layanan ini.
Pemprov Kalteng kini berupaya memperluas jangkauan dengan melibatkan seluruh fasilitas kesehatan milik provinsi, termasuk rumah sakit dan laboratorium kesehatan.
“Gubernur berharap pihaknya akan memperluas jangkauan dengan menggandeng kabupaten kota untuk semakin mempercepat cek kesehatan gratis,” lanjutnya.
Masyarakat dapat mengakses layanan cek kesehatan gratis di puskesmas dengan mendaftar melalui aplikasi SatuSehat atau langsung datang ke puskesmas. Setiap warga memiliki satu kali kesempatan per tahun untuk memanfaatkan layanan ini.
Selain memperluas akses pengobatan gratis, Pemprov Kalteng juga berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker.
“Kita berharap muncul kesadaran baru tentang pentingnya pemeriksaan kanker. Karena kanker ini kalau masih tahap awal, tahap awal itu kita bisa menurun, kita bisa mengatasinya dengan baik,” tambah Suyuti Samsul
Dijelaskan, perbedaan signifikan dalam tingkat harapan hidup pasien kanker berdasarkan stadiumnya. Pada stadium awal (stadium satu), tingkat harapan hidup lima tahun (five-year survival rate) berada di atas 90 persen. Namun, angka ini menurun drastis menjadi kurang dari 10 persen pada stadium lanjut (stadium empat).
“Karena sampai saat ini sebetulnya sebagian besar kanker itu tidak bisa kita sembuhkan 100 persen. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kualitas hidup, mengurangi, mengembalikan dalam situasi normal,”
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyediakan berbagai tes gratis, termasuk tes kanker leher rahim (IVA) di puskesmas. Jika ditemukan kasus positif, pasien akan dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk penanganan lebih lanjut.
Namun, tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena berbagai alasan, termasuk ketakutan akan diagnosis penyakit.
Terkait ketersediaan fasilitas pemeriksaan kanker, diungkapkan bahwa mamografi saat ini baru tersedia di RSUD Dr. Doris Sylvanus. Meskipun demikian, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini masih rendah.
Menanggapi isu kekurangan dokter spesialis di daerah terpencil, Suyuti Syamsul menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan berencana melatih dokter umum menjadi dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) untuk daerah-daerah tersebut, yang juga didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
“Ya, saya pikir itu sih sebetulnya pilihan terakhir ya, ketika kita tidak bisa melakukan distribusi dokter SPOG dengan bagus,” ujarnya.
Beliau menekankan bahwa mendistribusikan dokter spesialis akan jauh lebih baik jika pemerintah daerah dapat memberikan insentif yang menarik agar mereka bersedia bertugas di daerah.
“Karena kan begini meskipun dokter itu pada dasarnya dalam rangka kemanusiaan, tapi dia juga manusia yang butuh kehidupan,” katanya, menyoroti pentingnya kebijakan retensi yang baik, termasuk insentif dan fasilitas pendukung, agar dokter betah bertugas di daerah.
Di tingkat provinsi, Pemprov Kalteng memberikan tunjangan tambahan kepada dokter spesialis di rumah sakit provinsi, termasuk di Hanau, selain gaji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan standar mereka.
Dengan berbagai upaya ini, Pemprov Kalteng berharap dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong pemanfaatan fasilitas kesehatan yang telah disediakan. (drt/KPO-4).
