Pelaihari, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro sebagai bagian dari upaya strategis pembangunan ketenagakerjaan lima tahun ke depan. Kegiatan ini digelar di Pelaihari pada Kamis (15/05/2025), dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Kepala Disnakerind, Masturi, dalam laporannya menekankan pentingnya perencanaan tenaga kerja sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh sejumlah regulasi seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, serta Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2021.
“Perencanaan tenaga kerja terbagi dua, yakni RTK Makro yang bersifat strategis dan disusun lima tahunan oleh pemerintah daerah, serta RTK Mikro yang seharusnya disusun oleh badan usaha setiap tahun. Kita masih menghadapi tantangan dalam mendorong perusahaan-perusahaan menyusun RTK Mikro,” jelas Masturi.
Ia juga menyampaikan bahwa perencanaan tenaga kerja makro ini akan menitikberatkan pada empat dimensi utama: pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Di dalamnya mencakup berbagai indikator seperti produktivitas, pelatihan dan kompetensi, hubungan industrial, pengupahan, hingga jaminan sosial.
Salah satu indikator yang disorot adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang disampaikan, TPT turun dari 4,17% pada 2022 menjadi 3,43% pada 2024. Angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat provinsi maupun nasional.
Dalam perencanaan lima tahun mendatang, program unggulan Bupati Tanah Laut juga menjadi perhatian, terutama Program Unggulan ke-8 yang mendorong pelatihan tenaga kerja berbasis komunitas, termasuk Karang Taruna dan kelompok disabilitas. (rzk/K-6)
