JAKARTA, Kalimantanpost.com – Bupati Tapin H Yamani bersama Wakil Bupati H. Juanda melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (6/5/2025), di Jakarta.
Pertemuan tersebut, Bupati beserta jajarannya diterima Direktur Bina Marga Kementerian PUPR RI Roy Rizali Anwar, untuk mengusulkan percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan strategis di wilayah Tapin melalui skema pembiayaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025.
Bupati Yamani menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan konektivitas kawasan pertanian dan perkebunan terhadap pusat kegiatan masyarakat.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat terhadap usulan proyek jalan ini, mengingat perannya sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka akses masyarakat ke layanan dasar,” ujar Yamani usai pertemuan.
Tiga ruas jalan menjadi fokus utama dalam usulan ini, yakni Lingkar Utara Binuang, Binderang–Binuang, serta Batu Ampar–Batung. Masing-masing proyek memiliki urgensi berbeda, mulai dari mengurai kepadatan lalu lintas hingga penanganan longsor di sekitar Bendungan Tapin.
Kemudian, ruas Lingkar Utara Binuang, sepanjang 5,01 kilometer, dirancang untuk mengurangi beban jalan nasional Rantau–Binuang dengan menyediakan jalur alternatif. Proyek ini masih dalam proses pembebasan lahan selebar 20 meter.
Sementara itu, ruas Binderang–Binuang sepanjang 9,27 kilometer memerlukan peningkatan kualitas jalan, dengan hampir separuh panjang jalur dalam kondisi tidak mantap.
Di sisi lain, ruas Batu Ampar–Batung mendesak ditangani karena mengalami longsor di lima titik kritis yang mengancam keselamatan pengguna jalan dan menghambat akses menuju bendungan.
Pemkab juga mengusulkan penanganan jalan Binuang–Batu Hapu sepanjang 3,5 kilometer yang menghubungkan wilayah barat Tapin dengan Kabupaten Banjar. Jalan ini mengalami kerusakan berat dan lebar yang tidak standar, mengganggu arus transportasi terutama saat volume kendaraan meningkat.
Usulan yang disampaikan dilengkapi studi kelayakan, dokumen lingkungan, dan dokumen perencanaan teknis. Beberapa komponen seperti Detail Engineering Design (DED) dan ketersediaan lahan masih dalam tahap penyelesaian.
Menurut Yamani, pembangunan infrastruktur ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sektor ekonomi produktif di daerah.
Kunjungan didampingi Kepala Dinas PUPR, Kepala Bappelitbang, Kepala Insfektorat, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Disnaker dan Kepala Dinas Perikanan. (abd/KPO-4)
