Martapura, Kalimantanpost.com – Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi menghadiri Musrenbang RPJMD 2025–2029 yang digelar Pemprov Kalsel, bertempat di Auditorium Gedung KH Idham Chalid, Kantor Gubernur, Banjarbaru, Senin (05/05/2025).
Gubernur H Muhidin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman saat membuka Musrenbang mengatakan, Pemprov Kalsel kembali mencatat prestasi dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama 10 tahun berturut-turut.
“Selain itu, Kalsel menjadi satu-satunya provinsi yang meraih predikat A atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB, untuk kelima kalinya secara berturut-turut,” tandasnya
Gubernur menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Dia mendorong seluruh pihak terus melakukan pembenahan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Dukungan semua pihak sangat kami harapkan, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, akademisi, maupun unsur masyarakat lainnya,” ujarnya.
Muhidin juga memaparkan sejumlah program strategis yang akan dilaksanakan di berbagai daerah, seperti pembangunan Jembatan Pulau Laut dan pelabuhan Internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, Kabupaten Kotabaru.
“Proyek ini diharap menjadikan Kalsel sebagai gerbang logistik Nasional,” tandasnya.
Tak lupa ia mengimbau seluruh kepala daerah di Kalsel memaksimalkan pelaksanaan Program Makan Bersama Gizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.
Pengelolaan program ini, menurutnya, akan diserahkan kepada masing-masing sekolah dengan pengawasan dari pemerintah dan aparat kepolisian. Selain itu, Pemprov juga berencana membangun fasilitas umum, seperti toilet dan rest area di sejumlah titik jalur transportasi.
Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor menambahkan, Musrenbang RPJMD ini bertujuan menjaring masukan seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 2025–2029.
“Musrenbang ini menjadi tahapan akhir penyusunan RPJMD, yang direncanakan selesai lebih cepat dari batas waktu enam bulan. Targetnya, disahkan menjadi perda 30 Juli 2025,” katanya.
Pembukaan Musrenbang ditandai penekanan layar monitor secara simbolis dan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota terkait dukungan pembangunan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin.
Hadir pula kepala daerah dari 12 kabupaten/kota serta sekitar 390 peserta dari unsur pemerintah, DPRD, BUMN/BUMD, perguruan tinggi dan masyarakat. (Wan/K-3)
