Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyampaikan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah, serta peran fiskal Kota Banjarmasin dalam mengendalikan inflasi yang semakin kompleks.
BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarmasin menerima audiensi dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat (23/5/2025) di ruang rapat Wali Kota.
Pertemuan ini jadi momentum strategis untuk menyampaikan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah, serta peran fiskal Kota Banjarmasin dalam mengendalikan inflasi yang semakin kompleks.
Secara tak langsung, ini menjadi refleksi bagi Pemkot Banjarmasin untuk menata kembali strategi pembangunan ke depan.
Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hadir pula Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Taufik Rivani.
Dalam sesi yang berlangsung terbuka itu, menyampaikan bahwa masukan dari BPKP sangat penting sebagai bagian dari perbaikan tata kelola fiskal daerah.
“Kami menyadari masih banyak catatan penting, termasuk peran fiskal yang masih terbatas. Tapi ini justru jadi pemicu semangat kami untuk memperbaiki. Evaluasi ini akan kami jadikan dasar untuk menyusun strategi ke depan, demi menjawab tantangan pembangunan Kota Banjarmasin,” kata Yamin.
Ia juga mengakui perlunya kolaborasi lebih erat antara Pemkot, BPKP, dan seluruh stakeholder agar kebijakan fiskal daerah bisa berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Harapan kami, audiensi seperti ini tidak berhenti pada laporan dan angka, tapi melahirkan inovasi dan semangat baru bagi OPD dan SKPD kami. Kami mohon terus bimbingan dan arahan agar roda pemerintahan berjalan ke arah yang lebih maju dan sejahtera,” tambah Yamin.
Selain itu, Taufik menuturkan kegiatan ini merupakan bagian dari proses refleksi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran tahun berjalan dan upaya mengintegrasikan perubahan regulasi nasional ke dalam rencana jangka panjang daerah.
“Ini bukan hanya evaluasi, tapi review menyeluruh terhadap roadmap pengendalian inflasi yang terkait erat dengan kebijakan fiskal dan program-program pusat yang akan masuk ke Banjarmasin. Termasuk kesiapan terhadap program MBG (makanan bergizi gratis), pembenahan kualitas pendidikan, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan,” tutup Taufik.(MedcentBJB/K-3)
