Martapura, KP – Pemkab Banjar melalui Dinas Pendidikan menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Tingkat Daerah, di Aula Barakat, Martapura, Kamis (26/06/2025).
Rapat ini bertujuan menyatukan langkah antar instansi mengatasi persoalan tingginya jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Banjar.
Sekdakab HM Hilman menjelaskan, berdasarkan data Verifikasi dan Validasi Drop Out (Verval DO), Kabupaten Banjar mencatat angka anak tidak sekolah tertinggi di Kalsel. Hal ini disebabkan banyaknya peserta pendidikan keagamaan nonformal yang tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga dikategorikan sebagai ATS.
“Kita sudah melakukan verifikasi dan validasi sejak 25 Mei 2025, dan hasilnya cukup signifikan,” tandasnya.
“Jumlah anak tidak sekolah menurun dari 12.000 menjadi 10.000. Artinya, data ini dapat kita benarkan, karena sebagian besar mereka sebenarnya bersekolah, namun tidak tercatat secara resmi,” tambahnya.
Dijelaskan Sekda, strategi penanganan ATS akan dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun sebagai peta jalan solusi jangka panjang.
“Hasil verifikasi ini menjadi dasar kebijakan. Dengan perencanaan matang, 90 persen keberhasilan dapat tercapai,” tambahnya.
Kadis Pendidikan Liana Penny menambahkan, pembentukan Tim Koordinasi ATS ini yang pertama kalinya dilakukan. Tujuannya agar seluruh program lintas sektor penanganan ATS terkoordinasi secara komprehensif.
“Saya yakin seluruh SKPD sudah berkontribusi meningkatkan IPM, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Namun dengan adanya tim ini, upaya kita dapat lebih terarah dan menyeluruh,” jelasnya.
Disdik siap menggandeng Baznas untuk membantu pembiayaan peralatan dan seragam anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin kembali ke sekolah formal. Pemkab Banjar juga menyiapkan bantuan personal didik untuk mendukung kebutuhan belajarnya.
Rakor ini diikuti Forkopimda, perwakilan SKPD, Kecamatan dan Perumda serta menghadirkan pemaparan materi dari Kepala BPMP Kalsel Yuli Haryanto dan Kadisdik Banjar.
Pada akhir kegiatan dilakukan penandatanganan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan ATS oleh Sekda Hilman dan Kepala BPMP Kalsel Yuli Haryanto, disaksikan anggota DPRD Komisi IV, Kepala Dewan Pendidikan serta seluruh peserta rakor. (Wan/K-3)
