Banjarbaru, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendidikan secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi pada Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025–2026. Kegiatan ini digelar di Aula Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Kamis (5/6/2025), dan melibatkan seluruh satuan pendidikan di wilayah Banjarbaru.
Sosialisasi ini bertujuan memperkuat komitmen pemerintah kota dalam menciptakan proses penerimaan murid yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan SPMB dinilai kerap menjadi celah terjadinya praktik kecurangan, mulai dari pungutan liar, titipan, hingga suap untuk memperoleh kursi di sekolah-sekolah favorit.
Asisten Administrasi Umum Setdako Banjarbaru, Rahmah Khairita, mewakili Pj Wali Kota Banjarbaru, menekankan pentingnya integritas dalam proses penerimaan peserta didik.
“Penerimaan murid baru adalah gerbang awal anak-anak untuk memasuki jenjang pendidikan. Proses ini harus berlangsung seadil-adilnya dan transparan. Kita ingin memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa praktik yang mencederai prinsip keadilan,” ujarnya.
Rahmah juga menambahkan, melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang bentuk-bentuk korupsi yang mungkin terjadi dalam proses SPMB.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo, menambahkan bahwa Pemkot telah berupaya memeratakan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, sehingga tidak ada lagi konsep “sekolah favorit”.
“Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus jauh-jauh dari rumah. Kami sudah melakukan berbagai langkah agar semua sekolah memiliki standar yang merata,” kata Dedy.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB akan berlangsung pada 16–20 Juni 2025. Untuk jenjang SMP, seluruh proses dilakukan secara daring (online), sementara untuk SD sebagian dilakukansecara offline mengingat tidak banyak persoalan yang muncul di jenjang tersebut. “Saat ini, jumlah SD di Kota Banjarbaru mencapai 102, sehingga akses cukup merata,” tambahnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang bersih, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.(Dev/k-3)
