JAKARTA, Kalimantanpost.com-Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor keuangan daerah.
Hal ini ditandai dengan keikutsertaannya dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta, (14/06/2025) lalu.
Acara dibuka Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, serta para kepala SKPD dan pejabat terkait.
Bupati mengapresiasi terhadap pelaksanaan HLM ini. “TP2DD sebagai langkah strategis mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),” tutur Bahrul Ilmi.
Forum ini menjadi wadah penting dalam mengevaluasi capaian dan merumuskan arah kebijakan digitalisasi keuangan daerah.
“TP2DD memiliki peran vital dalam mendorong efisiensi pengelolaan keuangan, memperluas penggunaan transaksi non-tunai, serta meningkatkan kualitas layanan publik”, katanya lagi.
Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Barito Kuala Semester II Tahun 2024 yang mencatatkan skor sebesar 95%. Capaian ini diperoleh dari beberapa aspek, di antaranya implementasi sembilan jenis pajak daerah dan kondisi lingkungan strategis. Namun, masih terdapat tantangan, seperti belum diimplementasikannya Kartu Kredit Indonesia (KKI) di lingkungan pemerintah daerah.
Barito Kuala juga berhasil menyabet sejumlah penghargaan dari Satgas P2DD Provinsi Kalsel, antara lain Terbaik I untuk ASN dengan penggunaan QRIS terbanyak, Terbaik dalam pengisian ETPD secara cepat, lengkap, dan aktif serta Terbaik I dalam kategori transformasi digital pemerintah daerah.
Meski begitu, menurut bupati masih ada sejumlah tantangan masih dihadapi oleh pemkab Batola. “Rendahnya minat masyarakat dalam transaksi non-tunai, minimnya kegiatan sosialisasi pembayaran digital, serta perlunya komitmen berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Bank RKUD dalam pelaksanaan program capacity building dan koordinasi TP2DD masih akan kita hadapi”, pungkasnya. (adv/agung/KPO-4)
