PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Disbun Kalteng) memperkuat strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor usaha perkebunan.
Kepala Dinas Perkebunan, Rizky R Badjuri menegaskan, penguatan data dan pengawasan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap kas daerah.
“Kami terus melakukan konsolidasi data dari lapangan, termasuk soal alat berat dan pemakaian BBM industri oleh perusahaan. Hal ini untuk memastikan tidak ada potensi PAD yang hilang,” kata Rizky, saat rapat koordinasi di Aula Disbun Kalteng, belum lama ini.
Ia juga menyoroti masih rendahnya realisasi kemitraan plasma oleh perusahaan besar swasta (PBS). Dari total 210 PBS yang beroperasi di Kalteng, hanya 132 yang telah menjalankan kewajiban membangun kebun plasma bagi masyarakat.
“Masih ada 78 PBS yang belum menunaikan kewajiban plasma. Ini jelas menjadi perhatian kami,” tegas Rizky.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalteng Rawing Rambang menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Ia mengakui, GAPKI sebagai organisasi resmi selalu taat terhadap regulasi.
“Kami ini organisasi yang tunduk pada aturan pemerintah, termasuk arahan dari Bapak Gubernur. Kami siap mendukung penuh kebijakan optimalisasi PAD,” ujarnya.
Rawing juga menekankan pentingnya semua PBS menjadi anggota GAPKI agar koordinasi dan distribusi informasi lebih efektif.
“Saat ini hanya sekitar 58% perusahaan yang menjadi anggota. Kalau semua masuk GAPKI, akan lebih mudah bersinergi,” ujarnya.
Selain itu, Rawing mengingatkan bahwa sumber daya alam yang berasal dari daerah akan tetap ditarik ke pusat dan dibagi kembali melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, kontribusi daerah sangat ditentukan oleh akurasi data dan kepatuhan terhadap aturan.
“Semakin kuat data kita, semakin besar peluang dana kembali ke daerah,” ucapnya.
Rizky menambahkan bahwa pihaknya tengah memperbarui seluruh data perusahaan, termasuk status operasional, alat berat, dan konsumsi BBM solar industri.
“Alat berat terdata lebih dari 2.500 unit. Kalau semua ini divalidasi dan diintegrasikan dengan sistem perpajakan, potensi PAD kita bisa tembus Rp3 triliun per tahun,” katanya optimis.
Ia juga membuka ruang komunikasi dengan seluruh perusahaan untuk menghindari konflik.
“Kalau ada persoalan, mari duduk bersama. Kita cari solusi, bukan memperkeruh. Pemerintah terbuka, asalkan taat aturan,” ujar Rizky.
Disbun Kalteng menegaskan akan terus memantau realisasi plasma dan penggunaan energi oleh perusahaan sebagai indikator kontribusi terhadap PAD.
“Kami targetkan forum seperti ini rutin digelar minimal tiap enam bulan sekali agar sinkronisasi data dan komitmen tetap terjaga,” ucap Rizky. (drt/KPO-4)
