PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com –
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S Ampung, menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi garda terdepan cegah terorisme
“Sebab, bertujuan dalam menjaga stabilitas negara dan keutuhan ideologi bangsa,” pintanya saat membuka Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, di Palangka Raya, Selasa (24/6/2025).
Ĺeonard S. Ampung yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
Ia menyebut ekstremisme berbasis kekerasan sebagai ancaman nyata terhadap perdamaian masyarakat dan stabilitas nasional.
“Ekstremisme yang mengarah pada terorisme merupakan bentuk keyakinan dan tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman ekstrem. Ini adalah ancaman serius yang harus ditanggulangi secara terencana, sistematis, dan terpadu,” ujar Leonard.
Ditegaskan, ASN memiliki peran strategis sebagai garda depan dalam menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, peningkatan pemahaman dan kewaspadaan ASN terhadap potensi ekstremisme menjadi sangat penting.
“Dilaksanakannya sosialisasi ini merupakan bentuk kegiatan edukatif kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kalteng, agar mereka semakin memperkuat perannya dalam menjaga ideologi dan integritas bangsa dari dalam birokrasi,” jelasnya.
Ditambahkan, dengan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang ekstremisme dan terorisme, ASN diharapkan tidak hanya mampu melindungi diri, tetapi juga menjadi agen pencegahan di lingkungan kerja dan masyarakat luas.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat sistem pertahanan non-militer melalui edukasi dan pelibatan aktif birokrasi dalam melawan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan semangat kebangsaan dan konstitusi.
Sebelumnya, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan Kesbangpol Kalteng, Edy Yusuf mengatakan, agenda ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. (drt/KPO-4).
