Banjarmasin, KP – UMKM bukan proyek musiman.Pemerintah terus memperkuat langkah konkret dalam mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah, tak terkecuali Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiliki potensi besar di sektor ini.
Menggaris bawahi bahwa pemberdayaan UMKM tidak bisa dilakukan setengah hati.
Dibutuhkan pola pembinaan berkelanjutan, pelatihan serius, akses modal yang terukur, pemanfaatan teknologi digital, hingga pemasaran yang cerdas.
“UMKM bukan hanya soal jualan. Ini soal kemandirian ekonomi daerah.
Kami ingin bentuk forum besar yang menyatukan pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa pelaku usaha, lembaga keuangan seperti Imbara, platform digital, hingga lembaga sertifikasi.
Semua harus duduk satu meja,” ucap Wamen UMKM, Helvi Moraza saat menghadiri agenda sosialisasi program UMKM bersama DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel, Sabtu (21/6)
Lebih lanjut, Helvi menekankan bahwa legalitas usaha adalah harga mati bagi UMKM yang ingin naik kelas.
Ia memperingatkan, jangan lagi ada pelaku usaha yang menganggap legalitas sebagai beban.
“Ini bukan soal rumitnya birokrasi. Ini soal perlindungan hukum bagi usaha kecil dan konsumen.
Di sinilah program EHAP (Edukasi Hukum dan Akses Pendampingan) berperan penting, agar pelaku usaha tidak berjalan sendiri,” tambahnya.
Mengenai permodalan, Helvi tak menampik masih ada tantangan besar.
Namun ia menegaskan bahwa kementerian tidak hanya fokus pada menyalurkan dana, melainkan juga pada pembinaan mentalitas wirausaha.
“Jangan hanya minta bantuan, tapi tak siap bertanggung jawab.
Kami dorong UMKM bukan untuk disuapi, tapi untuk dilatih mandiri dan tangguh,” tegasnya.
Dengan pendekatan menyeluruh ini, Helvi yakin UMKM di Kalsel bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah, bahkan nasional, jika seluruh elemen mau bersinergi.
“Potensi besar sudah ada, tinggal kemauan kita untuk bersatu yang jadi kunci,” ucapnya.
Di hadapan para wakil rakyat dan stakeholder terkait, ia menyampaikan bahwa penguatan UMKM bukan lagi sekadar wacana, melainkan misi nasional yang harus dijalankan secara terstruktur dan menyeluruh.
“Pesan Pak Prabowo tegas, UMKM harus menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Tapi tidak bisa jika kita bekerja sendiri-sendiri.
Harus ada kolaborasi lintas sektor, dari pusat sampai daerah,” ujarnya lagi.
Bahkan ke depan, pihaknya berencana menggelar forum besar lintas sektor di Kalsel.
Forum ini akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas pengusaha muda, perbankan, platform digital, hingga lembaga sertifikasi UMKM.
“Kita ingin hasil nyata, bukan hanya duduk di seminar.
Aksi konkret harus segera dijalankan agar pelaku UMKM bisa langsung merasakan dampaknya,” tegasnya.
Helvi juga menyoroti tantangan klasik yang masih dihadapi pelaku UMKM, yakni minimnya legalitas usaha.
Padahal menurutnya, legalitas adalah syarat mutlak untuk naik kelas dan mengakses pasar yang lebih luas.
“Legalitas itu bukan semata soal izin.
Ini menyangkut kepercayaan pasar dan perlindungan konsumen.
Karena itu kami dorong program EHAP, agar pelaku UMKM mendapat pendampingan hukum gratis dan bisa segera bersertifikasi,” jelasnya.
Terkait permodalan, Wamen UMKM mengakui bahwa banyak pelaku usaha masih kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan.
Namun ia menekankan bahwa pemerintah kini lebih fokus pada pembinaan berkelanjutan ketimbang sekadar memberikan bantuan tunai.
Dengan pendekatan kolaboratif dan integratif ini, pemerintah optimistis UMKM di Kalimantan Selatan dapat berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Kini tinggal bagaimana seluruh elemen bersinergi dan benar-benar turun tangan di lapangan.
“Kita tidak ingin UMKM tergantung pada bantuan.
Yang kita dorong adalah mentalitas mandiri, siap berkompetisi, dan mampu bertahan dalam jangka panjang,” pungkasnya. (fin/K-2)
