MARABAHAN, Kalimantanpost.com – Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis pada paripurna dewan, Selasa (24/6/2025).
Selain itu, juga menyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam penyesuaian arah pembangunan daerah guna merespons kebutuhan masyarakat di tengah tahun anggaran berjalan.
Tiga Raperda yang disampaikan dalam rapat tersebut meliputi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2045.
Bupati Barito Kuala dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Herman Susilo mengapresiasi DPRD atas komitmen dan kerja samanya dalam proses pembahasan Raperda.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan pembangunan yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat dengan DPRD serta seluruh pemangku kepentingan.
“Ketiga Raperda yang telah disetujui bersama dapat memberikan arah dan kepastian hukum bagi pelaksanaan program prioritas pembangunan, serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Barito Kuala,” harapnya.
Rapat Paripurna ini juga membahas penyampaian dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025, yang merupakan dasar dalam menyusun perubahan anggaran secara lebih responsif, adaptif, dan sesuai dengan dinamika kebutuhan daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, para Kepala SKPD, serta perwakilan instansi vertikal dan stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (adv/agung/KPO-4)
