Anggota DPRD Kalteng Soroti Kendala RPJMD 2025-2029

PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Menurunnya target penerimaan daerah pada APBD 2025, 2026/2027 mendapat sorotan anggota Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Tomy Irawan Diran, Selasa (15/7/2025)

Diketahui pada APBD 2025 murni penerimaan ditargetkan Rp 10,2 triliun, dan menurun menjadi Rp 8,5 triliun di RAPBD 2025 perubahan. Atau terjadi penurunan penerimaan mencapai Rp 1,4 triliun, dan terjadi defisit mencapai Rp 367 miliar,.meski akan ditutupi dengan pembiayaan.

Dikaitkan dengan potensi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng, khususnya pada tahun anggaran 2026 dan 2027, diakuinya akan berdampak pada target beberapa belanja publik.

Namun Tomy menegaskan, pihaknya sangat mendukung RPJMD yang sejalan dengan visi-misi Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran 2025-2029 agar bisa berjalan sesuai harapan mencapai Kalteng Makin Berkah.

Dikatakannya, RPJMD itu sesuai dengan visi-misi Gubernur Kalteng. “Kami sangat mendukung. Tetapi ada langkah-langkah tertentu, mungkin yang bisa menghambat karena anggaran,” ujar Tomy usai pembahasan bersama pemerintah provinsi.

Tomy mengakui penurunan APBD disebabkan oleh beberapa hal, antara lain berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat dan minimnya peran atau kontribusi BUMD yang ada.

“Kita akan terus tidak harus berharap dari transfer dari pusat, tetapi PAD kita ditekan. Darimana saja, tentunya adanya BUMD, pajak-pajak itu solusinya,” ujarnya.

Ditambahkan, RPJMD ini hanya prediksi, tetapi prediksi ini ada dasarnya. “Tidak ada asal memasukkan anggaran,” tegasnya.

Sebagai perwakilan rakyat, ia mengaku, melihat ketidaksinergisan antara target RPJMD, dengan realitas keuangan daerah dimasa mendatang.

“Bayangkan periode sebelumnya, APBD itu ada kenaikan terus-menerus, kok ada penurunan untuk tahun 2026 dan 2027,” ujarnya

Politisi PAN ini berharap Pemerintah Daerah mampu menggenjot PAD BUMD dan Perusda. “BUMD menghasilkan atau tidak, perlu dioptimalkan, dimaksimalkan, dan ditekan. Kalian dimodali pemerintah, bagaimana feedback-nya untuk PAD” tutupnya.(drt/KPO-3)