Martapura, KP – Ombudsman RI Perwakilan Kalsel menggelar rapat koordinasi pemantapan menjelang pencanangan Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan sebagai Desa Anti Maladministrasi, di Kantor Desa setempat, Selasa (22/07/2025).
Pencanangan dan penetapan resmi dijadwalkan Kamis, 31 Juli 2025. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel Hadi Rahman menjelaskan, proses menuju penetapan desa ini melibatkan tahapan panjang, mulai sosialisasi, nominasi hingga verifikasi lapangan secara menyeluruh.
“Setidaknya ada 48 instrumen penilaian harus dipenuhi. Proses ini tidak instan. Evaluasi dilakukan mendalam untuk memastikan kesiapan dan komitmen desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai prinsip anti maladministrasi,” ujarnya.
Hadi menambahkan, pencanangan nanti akan melibatkan tiga unsur utama, yaitu Ombudsman RI, Pemkab Banjar dan Pemprov. Ini wujud sinergi lintas kelembagaan guna mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang bersih dan melayani.
Selain Desa Awang Bangkal Barat, Desa Indrasari Martapura juga melalui proses serupa. Ombudsman RI menargetkan 20 desa lainnya di Kabupaten Banjar menyusul ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi.
“Kami berharap Awang Bangkal Barat menjadi model percontohan bagi desa-desa lain di Kalsel dalam tata kelola pelayanan publik yang unggul dan transparan,” tambahnya.
Kades Awang Bangkal Barat Pajrul Ripani menyambut baik pencanangan ini. Dia menyatakan rasa syukurnya atas kepercayaan diberikan.
Dia juga menyoroti peran objek wisata Kampung Putra Bulu sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang mendukung pembangunan dan pelayanan desa.
“Dari objek wisata Putra Bulu ini kami juga akan menambah spot wahana, sekarang kami memiliki wisata saung dengan menyediakan makanan, permainan anak seperti playground, sepeda air, fasilitas jetski dan banyak lagi,” ungkapnya. (Wan/K-3)
