Kandangan, KP – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafrudin Noor, menyampaikan Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Senin (14/7/2025) dalam Rapat Paripurna DPRD.
Bupati HSS Syafrudin Noor menjelaskan, perubahan APBD dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan realisasi anggaran, kondisi ekonomi makro, dan kebutuhan prioritas daerah.
Ia mengatakan, perubahan APBD 2025 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belanja, mempercepat program prioritas, serta menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Perubahan APBD ini mencerminkan komitmen kami dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan riil masyarakat, serta mendukung target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Syafrudin Noor.
Kegiatan dilanjutkan penyampaian jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD. Masing-masing fraksi memberikan masukan strategis yang kemudian ditanggapi secara resmi oleh pemerintah daerah.
Bupati HSS mengatakan, pihaknya sepakat dengan Fraksi PKS tentang pentingnya mengakomodir aspirasi masyarakat sesuai visi Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, Teknologis. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Nasdem, atas dukungan perubahan APBD sebagai langkah untuk penyesuaian belanja yang efektif demi target pembangunan.
Menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar, Pemkab menyatakan komitmen terhadap efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1, Tahun 2025 dan fokus pada program prioritas.
Menanggapi Fraksi PKB, pihaknya serius memperhatikan tentang kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan, serta peningkatan infrastruktur. Penanganan jalan rusak, kebersihan, dan parkir pasar telah diinstruksikan untuk ditindaklanjuti.
Kepada Fraksi PDIP, Bupati mengatakan, berkomitmen menjaga kinerja pembangunan, mendorong penguatan UMKM, pemasaran produk lokal, dan pengembangan pariwisata.
Menanggapi Fraksi Gerindra, pihaknya mendukung optimalisasi PAD, peningkatan pengelolaan aset, serta penguatan sektor unggulan daerah secara terukur dan konsisten.
Kepada Fraksi PPP Gelora, ia mengatakan, Pemkab menekankan pentingnya transparansi, penguatan pengawasan, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. (tor/K-6)
