Martapura, KP – Bupati H Saidi Mansyur mengikuti Sosialisasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI secara virtual melalui zoom meeting, Selasa (29/07/2025).
Kegiatan ini diikuti Bupati dari Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Jalan Menteri Empat, Martapura.
Bupati menyambut baik adanya sosialisasi tersebut dan menilai skema PPPK Paruh Waktu dapat menjadi solusi untuk efisiensi dan pemanfaatan tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di lingkungan pemerintahan.
Usai mengikuti sosialisasi, Bupati lalu meninjau kegiatan Orientasi PPPK Tahap I Angkatan VII dan VIII, di Aula Sakura, BKPSDM Banjar. Di hadapan peserta, dia menyampaikan materi motivasi dengan menekankan pentingnya nilai-nilai dasar Core Values ASN “BerAKHLAK”.
“Core Values BerAKHLAK memiliki tujuh nilai utama, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Khususnya nilai pelayanan, harus diwujudkan melalui sikap ramah, sopan dan terbuka terhadap kritik dan masukan,” tandasnya.
Dia juga menekankan pentingnya loyalitas dan menjaga integritas sebagai ASN. Menurutnya, loyalitas tidak berarti membocorkan informasi internal yang seharusnya bersifat rahasia.
“Urusan kantor adalah urusan negara, dan tidak semua hal perlu disampaikan ke publik. Jaga privasi internal agar tidak menimbulkan konflik,” tegasnya.
Kepala BKPSDM Erny Wahdini menambahkan, pengadaan PPPK Paruh Waktu akan dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK Tahap II. Saat ini, proses masih berada pada tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).
“Insya Allah, PPPK Tahap II akan mulai TMT pengangkatannya pada Agustus. Target kami, paling lambat Oktober 2025 sudah selesai,” kata Erny.
Dia menjelaskan, setelah Tahap I dan II rampung, pihaknya fokus pada pengadaan PPPK Paruh Waktu sesuai arahan KemenPAN-RB. Persiapan telah dilakukan, termasuk verifikasi dan validasi tenaga non-ASN yang masih aktif, baik yang terdaftar di database BKN maupun yang belum.
“Untuk Paruh Waktu, tidak ada tes ulang karena mereka sudah mengikuti seleksi sebelumnya. Kita hanya menunggu petunjuk teknis dari KemenPAN-RB yang mengumumkan waktunya,” jelasnya.
Erny mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 1.800 tenaga non-ASN di Kabupaten Banjar yang belum diangkat menjadi PPPK. Proses pengangkatan dilakukan secara bertahap, disesuaikan kemampuan keuangan daerah. (Wan/K-3)
